Jambi Mengalami Krisis Integritas

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi | Pengamat ekonomi

INDEKS Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi pada skor 65.36 dan kategori Rentan adalah alarm keras, sekaligus validasi statistik terhadap masalah korupsi yang mengakar dalam birokrasinya. 

Baca Juga: Pemprov Jambi Siap Sukseskan Pemilu 2024, Al Haris : Sudah Disiapkan Anggarannya

Skor ini jauh di bawah rata-rata nasional (sekitar 71.5) dan rata-rata pemerintah provinsi lainnya, menandakan Jambi menghadapi tantangan integritas yang jauh lebih akut dan sistemik. Klasifikasi Rentan berarti risiko korupsi sangat tinggi dan sistem pencegahan internal dinilai gagal.

​Kerentanan ini terbukti nyata dalam implementasi lapangan. Skor SPI yang rendah ini secara tegas didorong oleh Faktor Koreksi, yaitu tingginya kasus korupsi aktual yang telah ditindak—seperti yang terlihat dalam kasus korupsi proyek DAK pendidikanyang merugikan negara miliaran rupiah. 

Baca Juga: Kejaksaan Bangun Sekolah Tinggi Hukum di Jambi, Pemprov Hibahkan Tanah

Hal ini menyoroti kelemahan fatal pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana praktik mark-up harga dan jual beli jabatan dapat berlangsung tanpa terdeteksi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dinilai lemah.
​
Kontrasnya, tiga entitas di Jambi (Kab. Tanjab Timur, Kota Jambi, dan Kab. Tanjab Barat) berhasil mencapai kategori Waspada, memperlihatkan bahwa upaya perbaikan integritas oleh Pemerintah Provinsi justru tertinggal dari daerah di bawahnya. 

Skor 65.36 ini bukan hanya dampak dari korupsi masa lalu, tetapi juga merupakan prediktor yang menjamin peluang tinggi terjadinya kasus korupsi baru jika reformasi yang radikal tidak segera dilakukan. KPK menuntut Pemprov Jambi untuk segera menyusun Rencana Aksi yang fokus pada penguatan APIP, penegakan sistem meritokrasi total, dan digitalisasi pelayanan publik untuk menutup celah interaksi langsung yang memicu pungli dan gratifikasi, demi menarik diri keluar dari zona merah bahaya ini. ***

Baca Juga: Dewan Tantang Keberanian Pemprov Atasi Masalah Angkutan Batubara

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com