INFOJAMBI.COM — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Katamso, mempresentasikan proposal pendanaan program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Kegiatan ini berlangsung dalam forum verifikasi dan asistensi bersama Tim Verifikasi Nasional, Jumat, 13 Februari 2026, di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 3, Kementerian Kehutanan RI.
Baca Juga: Pemkab Tanjab Barat Apresiasi Tanoto Foundation Gelar Pelatihan
Forum itu menjadi bagian penting dalam proses penilaian usulan daerah yang mendukung target nasional penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Acara dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan, Novia Widyaningtyas, bersama tim pakar Helmi Basalamah dan Apik Karyana.
Baca Juga: Wabup Hairan Gelar Pengajian Jumat Rutin
Dari pihak pengusul, Katamso hadir bersama Prof. Rosyani dari Universitas Jambi, perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi, Kabag SDA Setda Tanjabbar, serta Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Tanjabbar.
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan akademisi dan instansi daerah terhadap program ini.
Baca Juga: Wabup Hairan Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Tungkal Harapan
Dalam pemaparannya, Katamso menjelaskan rencana pengelolaan mangrove berkelanjutan seluas 50 hektar, di kawasan Pangkal Babu, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir.
Program ini tidak hanya fokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga diintegrasikan dengan budidaya tambak kepiting dan udang.
“Program FOLU Net Sink 2030 kami posisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Menjaga mangrove harus sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat sekitar,” ujar Katamso.
Tim Verifikasi Nasional memberikan sejumlah masukan strategis dalam sesi asistensi. Mereka menekankan perlunya refocusing kegiatan, memperkuat pendekatan rehabilitasi, serta penyempurnaan proposal sesuai catatan teknis.
Proposal yang telah diperbaiki diminta untuk disampaikan kembali paling lambat 27 Februari 2026. Hal ini menjadi syarat untuk proses penilaian lanjutan oleh tim verifikasi.
Ke depan, usulan program juga akan dibahas bersama perwakilan Pemerintah Norwegia. Negara tersebut selama ini aktif mendukung Indonesia dalam rehabilitasi dan konservasi mangrove melalui kemitraan iklim.
Melalui forum ini, Pemkab Tanjab Barat menegaskan keseriusannya mendukung agenda nasional pengendalian perubahan iklim. Program ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
