INFOJAMBI.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Jambi melayangkan kecaman keras, atas meletusnya bentrokan berdarah antara Suku Anak Dalam ( SAD) dan aparat keamanan PT Sari Aditya Loka (SAL) I.
Insiden yang terjadi di Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun, Minggu (12/4/2026) itu telah memicu keprihatinan mendalam bagi para aktivis lingkungan.
Baca Juga: Sepekan Bawa Kabur Anak Gadis, Pemuda SAD Ditangkap
Sedikitnya delapan orang dilaporkan menderita luka-luka akibat kekerasan fisik, bahkan beberapa di antaranya berada dalam kondisi sangat serius.
Ketegangan di lapangan juga berbuntut pada aksi pembakaran sejumlah fasilitas milik anak perusahaan Astra Group tersebut sebagai luapan kemarahan.
Baca Juga: Playboy Kubu Itu Akui Lima Kali Setubuhi RY
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyatakan peristiwa ini puncak dari konflik struktural yang telah lama dibiarkan tanpa adanya solusi.
Menurut Oscar, kegagalan negara dalam menangani persoalan ruang hidup menjadi akar utama dari terus berulangnya kekerasan di wilayah konflik.
Baca Juga: Kewargaan 168 KK SAD Bathin XXIV Samar-Samar
"Negara tidak hanya abai, tapi juga melanggengkan ketimpangan dengan menyerahkan ruang hidup rakyat kepada korporasi. Selama pendekatan yang digunakan tetap represif dan mengabaikan hak, konflik akan terus berulang," tegas Oscar, Senin (13/4/2026).
WALHI memberi perhatian khusus pada kehadiran puluhan tenaga keamanan baru yang ditempatkan di wilayah operasional perusahaan.
Masuknya personel keamanan dalam jumlah besar tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan fisik yang memicu meningkatnya tensi kemarahan masyarakat adat.
Pengerahan aparat dinilai justru menutup celah dialog dan hanya mendorong terjadinya kekerasan terbuka yang merugikan kedua belah pihak.
Bagi warga Suku Anak Dalam, hutan merupakan identitas dan ruang hidup yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan mereka.
WALHI berpendapat perampasan wilayah adat tanpa adanya pengakuan hukum telah memaksa masyarakat adat terjepit di atas tanah mereka sendiri.
Kondisi di Sarolangun saat ini dianggap telah mencapai titik kritis yang memerlukan intervensi segera berbasis hak asasi manusia.
Jika pemerintah tidak segera turun tangan, dikhawatirkan konflik horizontal ini akan meluas dan memakan lebih banyak korban jiwa. WALHI Jambi pun menyatakan empat poin sikap tegas sebagai respons atas situasi darurat di wilayah Air Hitam tersebut.
Pertama, organisasi lingkungan ini mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan yang menyasar masyarakat adat selama konflik berlangsung.
Kedua, mereka mendesak penghentian total pendekatan keamanan dan cara-cara represif yang terbukti hanya memperburuk keadaan di lapangan.
Poin ketiga menekankan tuntutan agar negara segera mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap wilayah kelola masyarakat adat SAD.
Terakhir, pihak perusahaan didorong untuk menghentikan seluruh aktivitas yang memicu konflik serta membuka ruang dialog yang setara dengan rakyat.
Oscar mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi dan ekologi tidak akan tercapai selama keberpihakan kepada masyarakat adat masih diabaikan.
Konflik sumber daya alam di Provinsi Jambi dinilai sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan dan butuh perhatian serius pemerintah pusat.
"Peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bahwa konflik sumber daya alam di Jambi telah berada pada titik darurat. Tanpa keberpihakan kepada rakyat, keadilan ekologis hanya akan menjadi slogan tanpa makna," tutup Oscar menegaskan posisinya.
WALHI terus memantau perkembangan di lokasi kejadian guna memastikan hak-hak warga adat terlindungi.
Mereka mendesak agar proses hukum dijalankan secara adil tanpa menyudutkan salah satu pihak yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
