Jegal Bunker 20 Ton BBM Ilegal, DPD GPM Jambi dan LSMM Jambi Apresiasi Kinerja Polda Jambi

Polda Jambi melalui ditreskrimsus mengamankan satu unit truk tangki, bertuliskan PT Jambi Tulo Pratama.

Reporter: - | Editor: Doddi Irawan
Jegal Bunker 20 Ton BBM Ilegal, DPD GPM Jambi dan LSMM Jambi Apresiasi Kinerja Polda Jambi
Ketua Umum Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis (LSMM) Provinsi Jambi, Ados Aleksander Sianturi

KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - Polda Jambi melalui ditreskrimsus mengamankan satu unit truk tangki, bertuliskan PT Jambi Tulo Pratama.

Truk berkapasitas 20 ribu liter itu memuat BBM ilegal, yang diduga solar olahan, saat akan melakukan bunker atau pengisian bahan bakar minyak via tangki ke kapal tugboat.

Penangkapan dipimpin oleh Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Arief Ardiansyah Prastiyo, di Jalan Lintas Talang Duku, Taman Rajo, Muaro Jambi.

Penangkapan yang dilakukan pada Rabu, 30 November 2022 itu atas perintah Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tory.

Baca Juga: Security Hiburan Malam Rampas Identiitas Wartawan

Ketua  DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Jambi, Febry Timoer, mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan kepolisian.

"GPM mengapresiasi gerak cepat Polda Jambi dalam pengamanan ini,” ujar Febry kepada INFOJAMBI.COM, Kamis, 1 Desember 2022.

Febry mengatakan, sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Jambi sangat rentan terhadap penyelundupan minyak- minyak ilegal seperti ini.

"Tindakan sigap seperti ini harus terus berkelanjutan, supaya mafia-mafia minyak satu per satu berhenti bermain minyak secara ilegal,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua LSMM Provinsi Jambi, Ados Sianturi juga memberi apresiasi kepada Polda Jambi.

"LSMM sangat mengapresiasi kesigapan Polda Jambi mengambil tindakan tergas terhadap bunker minyak ilegal ini," kata Ados.

Ados mengatakan, pendistribusian minyak ilegal harus segera diminimalisir, karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian rakyat dan pembangunan daerah.

"Provinsi Jambi harusnya mampu menopang perekonomian rakyat dan mendorong pembangunan daerah, tapi nyatanya tidak demikian karena ulah orang tidak bertanggung jawab," jelasnya.

Ados berharap proses hukum terhadap masalah ini berjalan sebagaimana mestinya, transparan, dan menggali siapa aktor utamanya. ***

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya