Ditolak MK, Senator DKI Usulkan Prabowo-Sandi Menjadi Kekuatan Penyeimbang

| Editor: Doddi Irawan
Ditolak MK, Senator DKI Usulkan Prabowo-Sandi Menjadi Kekuatan Penyeimbang


PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : DORA





Fahira Idris




INFOJAMBI.COM — Wakil Ketua Komisi I DPD RI Fahira Idris, yang membidangi persoalan Politik, Hukum, HAM, mengusulkan agar pasangan Prabowo -Sandiaga Uno bersama partai pendukungnya menjadi kekuatan penyeimbang atau oposisi. Usulan tersebut pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan nomor urut 02 tersebut.





“Hemat saya, menjadi kekuatan penyimbang atau oposisi menjadi langkah terbaik lima tahun ke depan, terutama bagi partai pendukung Prabowo-Sandi, " ujar Fahiri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan





Menurut Fahira, dalam struktur politik dan sosial sebuah negara demokrasi, oposisi itu kewajiban. Saya berharap kewajiban ini ditunaikan parpol pendukung Prabowo-Sandi untuk kemaslahatan bangsa ini lima tahun ke depan,” ujarnya





Seperti diketahui, partai yang berkoalisi mendukung pencalonan Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 ada tiga partai, yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.





Menurut Fahira, rakyat membutuhkan partai politik yang beroposisi sebagai alat untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menolak berbagai kebijakan penguasa yang mempunyai efek samping merugikan rakyat. "Kenyataan dari sebuah sistem demokrasi yang tidak bisa ditolak adalah sematang apapun demokrasi di negara tersebut, pasti selalu ada potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil, " katanya.





Fahira berpendapat sebagus apapun kekuasaan, selama masih dijalankan oleh sekolompok manusia pasti terdapat celah-celah kelamahan. Karenanya, tantangan terbesar negara demokrasi manapun adalah mencegah sebuah kekuasaan menjadi absolut, agar kebijakan yang salah dan keliru tidak diterapkan.





"Ini bisa dicegah dengan kehadiran sebuah kekuasaan oposisi. Apa jadinya demokrasi di negeri ini jika semua partai menjadi penyokong pemerintah,” tukas Senator Jakarta itu. ***


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya