DPRD Provinsi Jambi Gelar Paripurna Membahas LHP LKPD 2021

penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021

Reporter: Tim Liputan | Editor: Doddi Irawan
DPRD Provinsi Jambi Gelar Paripurna Membahas LHP LKPD 2021
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi membahas LHP BPK RI | foto : humas DPRD

KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna, dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa, 24/5/2022.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dihadiri Gubernur Jambi, Al Haris, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Rio Tirta, dan para Wakil Ketua serta anggota DPRD Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 17 ayat 2 menyatakan, LHP LPKD disampaikan BPK ke DPRD paling lambat 2 bulan, setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak mengapresiasi dan berterima kasih pada DPRD dan Gubernur Jambi serta jajaran, yang bersama-sama berusaha dan berkomitmen mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan.

Edward mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan dimaksudkan untuk memberi pendapat atas kelayakan penyajian laporan keuangan.

Pendapat ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendapat tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK, atas laporan keuangan Pemprov Jambi tahun 2021, termasuk pelaksanaan rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Edward.

“Pencapaian ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Edward. ***

Baca Juga: Haris - Khafid Semarakkan Puncak HKN ke-52

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya