ADVERTORIAL
INFOJAMBI.COM – Plt Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi dan mendorong seluruh elemen masyarakat, untuk mengingatkan pemerintah, jika melakukan pelanggaran hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi.
Pernyataan ini disampaikannya, saat Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jambi, di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Jumat (6/7/2018).
Hadir dikesempatan itu Sekda Provinsi Jambi, H.M Dianto, Koordinator Wilayah II Sumatera Korsupgah Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution, Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jambi Petri Ramli.
Komite ini dibentuk mengingat perlunya wadah dialog, antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (Public-Private Dialogue), untuk membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi.
Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif, melalui pendekatan kolaboratif partisipatif. Salah satu bentuk pencegahan korupsi dengan meminta rekomendasi dari para pemangku kepentingan, melalui Komite Advokasi dengan adil dan transparan yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.
Keikutsertaan dalam komite bersifat sukarela dengan semangat pemberantasan korupsi bersama, demi membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Komite tidak diperbolehkan membahas subyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan tidak berhubungan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
Sebagai pejabat pemerintah sering mendapatkan godaan dan kesempatan, untuk melakukan tindakan korupsi, terutama tawaran fee dari proyek perusahaan, ungkap H Fachrori Umar.
“Saya juga sering mendapatkan godaan, untuk mendapatkan gratifikasi dari pengusaha. Untuk itu, saya meminta bantuan kepada seluruh pejabat Pemprov Jambi, ASN, dan masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen mencegah tindakan korupsi, bantu kami dan ingatkan kami jika melakukan pelanggaran hukum,” ujar H Fachrori Umar.
Plt Gubernur Jambi, menyatakan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi prioritas utama baik di tingkat nasional maupun di daerah.
“Ide dasar pembentukan KAD, adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat dalam membahas isu isu strategis. Selanjutnya KAD diharapkan berupaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan koprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” jelas Fachrori.
Koordinator Wilayah II Sumatera, Korsupgah Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, menyatakan, bahwa KPK melakukan upaya pemberdayaan dengan mendorong semangat antikorupsi melibatkan aktor-aktor di sektor swasta. Langkah ini dilakukan dengan menginisiasi KAD Anti korupsi untuk pelaku usaha dan regulator di daerah.
“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk gerakan, bagi pembangunan dan peningkatan integritas di sektor swasta yang mengacu pada PROFIT yaitu Profesional Integritas sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2017 dan dalam hal ini, KAD dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah, melalui usulan perbaikan di dunia usaha,” terang Adliansyah.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jambi, Petri Ramli, menyatakan bahwa wadah ini akan sangat membantu menciptakan iklim usaha yang bersih dan akuntabel di Provinsi Jambi.
“Kami sebagai patner pemerintah, terkadang terkena dampak mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Tentu dengan wadah ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, untuk memperkuat integritas, komitmen untuk membangun Provinsi Jambi, bersih, transparan, dan akan mendorong dunia bisnis yang sehat di Jambi,” pungkas Petri. (Maria/Roni).
Editor : M Asrori S
Baca Juga: H Al Haris: Jangan Main-main dengan Korupsi
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
