KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - Mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas saat kenaikan inflasi di Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo menggelar rapat internal bersama Sekda Provinsi Jambi dan kepala daerah melalui zoom meeting, Minggu, 4/9/2020.
Rapat diikuti oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, para bupati se-Provinsi Jambi, Pejabat Utama Polda Jambi, para dandim, para kapolres/ta, kesbangpol se-Provinsi Jambi dan perwakilan kelompok mahasiswa Cipayung.
Baca Juga: Security Hiburan Malam Rampas Identiitas Wartawan
Kapolda Jambi melalai Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto menyebutkan, rapat diselenggarakan oleh Kapolda Jambi guna berkoordinasi terkait adanya inflasi dan kenaikan BBM, serta memberikan arahan terkait langkah-langkah penanganan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Jambi.
"Kapolda Jambi menyampaikan kepada seluruh pimpinan pemerintah daerah, kapolres dan dandim untuk dapat bersama-sama membantu memitigasi permasalahan kenaikan BBM yang menyebabkan kenaikan inflasi di Provinsi Jambi," jelas Kabid Humas.
Baca Juga: Hidup Makin Susah, Ibu Rumahtangga Jual Shabu
Dijelaskan Kabid Humas, Kapolda memberikan beberapa rekomendasi terkait penanganan kenaikan harga BBM yaitu, Pemerintah Provinsi Jambi segera memutuskan pelaksanaan Operasi Pasar dengan menentukan HET (melalui Surat Edaran) kemudian melakukan kerjasama dengan Badan Pangan Nasional serta BULOG.
Kedua, pemerintah diharapkan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pengelola SPBU untuk tidak menjual BBM bersubsidi secara langsir yang berpotensi disalahgunakan.
Baca Juga: Polda Jambi Terima Penghargaan dari Kabaharkam
Ketiga, Kapolda berharap pemerintah daerah melalui kepala Desa/Lurah dapat mengeluarkan surat pengantar kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan keempat, Kepada para Kapolres/Ta dan Dandim Se-Provinsi Jambi bersama Kesbangpol berkoordinasi dan audensi bersama kelompok elemen masyarakat yang menolak penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Dikatakan, jika ada unjuk rasa dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya agar diterima, supaya tidak ada benturan. Polri akan hadir untuk menjaga keselamatan, keamanan selama terjadinya unjuk rasa.
"Kapolda juga memberi arahan agar saat unjuk rasa tetap kondusif, lakukan langkah preemtif dan preventive. Langkah preemtif dengan cara berkoordinasi dan langkah preventiv melakukan mitigasi, diharapkan dengan begitu dapat sama-sama memahami dalam rangka transpantrasi penanganan inflasi," ujar Mulia.
Pada rapat tersebut juga disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi bahwa pemerintah akan mengeluarkan surat untuk 3 kabupaten yaitu Kota Jambi, Bungo dan Provinsi Jambi, untuk membeli beras premium dan medium dalam rangka mendobrak agar tidak terjadi inflasi kembali.
"Pemprov Jambi juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta yang akan didistribusikan ke desa/kelurahan, dan akan dibuatkan surat penanganan untuk kemiskinan. Kemudian juga ada khusus untuk 164 kelurahan yang dialokasikan dana 100 juta, untuk ketentuan 50% inflasi, 50% kemiskinan, dalam rangka penanganan inflasi," jelas Mulia.
Dengan berbagai penjelasan dan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah, diharapkan masyarakat tetap tenang dan berikan aspirasi yang membangun jangan sampai melakukan perbuatan yang anarkis.
"Kita jaga Provinsi Jambi agar tidak ada gejolak kamtibmas sehingga tetap aman dan kondusif," ungkap Mulia. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
-1.jpg?width=336&height=188)
-1.jpg?width=336&height=188)
