Hindari Kerugian Daerah, DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja 

Penulis : Bambang Subagio || Editor : PM

INFOJAMBI.COM - DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah. Sebagai bagian dari daerah, DPD RI perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini sehingga daerah tidak dirugikan.

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan

"Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah terutama pengaturan investasi di daerah, tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke daerah dan bagaimana omnibus law RUU Cipta Kerja ini menguntungkan bagi daerah khususnya dan Indonesia umumnya, " kata ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaalitti saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (27/2/2020).

Didampingi, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono; dan dua wakil DPD RI Mahyudin dan Sultan B. Najamudin, Lanyalla menegaskan  dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/Komite dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI

Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD

Senada dengan itu, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori menekankan bahwa terkait dengan RUU Cipta Kerja, DPD RI harus menyusun pandangan secara kelembagaan dan dalam penyusunan pandangan itu harus dilakukan lintas Komite bersama PPUU mengingat sangat luasnya bidang RUU Cipta Kerja tersebut.

“Masing-masing Komite dapat membahas muatan dari RUU Cipta Kerja ini sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, sehingga nanti semua pandangan dan pendapat dari Komite akan dibahas secara mendalam bersama PPUU, jangan sampai tidak berpihak kepada daerah,” tukas Senator asal Sumatera Barat itu.|||

Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah