Demokrat dan Golkar Serahkan Calon Wapres ke Prabowo, Sikap PAN dan Partai Non Parlemen..?

INFOJAMBI.COM - Partai Demokrat dan Partai Golkar kompak tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kedua partai menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sikap resmi Demokrat diumumkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026) siang.

Baca Juga: Pak Gibran yang Terhormat Mundur Sajalah...? Suket Penyetaraan Ijazah SMA Bapak itu Dinyatakan MA Tidak Sah dan Batal Demi Hukum

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," tegas AHY. 

AHY menjelaskan keputusan itu didasarkan pada konstitusi. "Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden, dari dua calon yang diusulkan Presiden," ujar AHY. 

Baca Juga: Istana Benarkan Gibran Nyatakan Niat Mundur ke Prabowo di Tengah Hak Menyatakan pendapat oleh DPR RI.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan, kepada Bapak Presiden, dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelas AHY. 

AHY mengaku sikap itu sudah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi tadi melalui video call. 

Baca Juga: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Hari Ini

Langkah serupa diambil Golkar. Ketua Fraksi Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng menegaskan di Gedung Nusantara V Senayan, Jumat (13/11/2026), bahwa Golkar tidak menyodorkan nama cawapres. 

"Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas," kata Mekeng.

Sikap Golkar ini menegaskan bahwa presiden bebas memilih, bahkan dari luar koalisi sekalipun. 

Mekanisme Konstitusi

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR wajib menggelar Sidang Paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. 

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai indikasi penentuan calon sudah mengarah ke satu nama, meski formalnya diajukan dua nama sebagai syarat konstitusi.

"Walau nanti diajukan dua nama, dugaan saya sudah mengarah kepada satu nama sehingga pengajuan dua nama lebih memenuhi syarat formal," ujar Doli di salah satu televisi, Jumat (13/11/2026).

Dengan Demokrat dan Golkar yang merupakan pemilik 186 kursi di DPR menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, kini bola sepenuhnya di tangan Istana. Prabowo disebut bebas memilih kader koalisi, teknokrat profesional, atau figur di luar koalisi.

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com