INFOJAMBI.COM - Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyindir ketua partai yang mengusulkan ditunda Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi sebagi " trio bebek" dengan tujuan menyelamatkan dirinya kasus hukum.
Baca Juga: Bahas Geopolitik Global, Prabowo Temui Rizal Ramli
" Lho apa ini yg disebut Trio Bebek? Sudah kebablasan, demi selamatkan diri karena kasus hukum dan kangkangin kekuasaan tanpa pemilihan (kekuasaan haram - illegitimate !). Malu-maluin, " tuit Rizal, Selasa (1/3/2022)
Dalam beberapa hari ini media mainstream dan medsos ramai memberitakan statemen dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Rizal Ramli Siap Ramaikan Bursa Capres 2019
Dugaan bahwa ketiga ketua partai itu ingin menyelamatkan diri dari kasus hukum yang menyeret Muhaimin terkait tiga kasus karupsi yang terkenal dengan istilah Kasus Kardus Durian, dana optimalisasi daerah dan kasus infrastruktur.
Sedangkan Zulkifli Hasan terkait kadus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014. Kasus itu sebelumnya menjerat bekas gubernur Riau, Annas Maamun.
Baca Juga: Trisakti Soekarno Jangan Diselewengkan untuk Pencitraan
Sementara Airlanga Hartarto terseret dalam sidang dugaan suap terkait kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Hal itu terungkap saat Eni Maulani Saragih menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo.
Dan yang terbaru seorang perempuan bernama Rifa Handayani melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan istrinya Yanti Airlangga ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (14/12/2021).
Keduanya dilaporkan atas tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukan di media sosial dengan sangkaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait hubungan gelap Airlangga dan Hadayani beberapa tahun lalu.
Tuit pengamat ekonomi ini menanggapi tuit @adianradiatus yang menyebutkan "Ketiga sosok pengusul perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini jelas orang pandai dan banyak tahu segala urusan, hanya saja mereka tidak tahu dua hal terkait usulnya itu, yaitu TIDAK TAHU MALU dan TIDAK TAHU DIRI," tulisnya.
Sedangkan nitizen lain Sayuti Raden mentuit "Di luar dibully netizen. Di internal partai digugat kader. Apes kan loe," ujarnya. Sambil mecapture berita Zulkifli Hasan digugat kader PAN Jawa Barat atas pernyataannya itu.
Sementara itu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menolak usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang sejatinya digelar pada 2024. "Kepentingan nasional jauh di atas urusan lainnya. Ia pun meyakini Indonesia sanggup melaksanakan Pemilu tepat pada waktunya." Jelad Paloh, Senin kemaren di Surabaya
Nada yang lebih keras diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri," Memang negara ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional, bertentangan dengan roh reformasi,” kata Megawati **MYS**
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
