Kawal Dana Karhutla Rp30 Miliar, PKS Jambi Minta Hasil Kerja Konkret

Langkah cepat dinilai sangat penting, agar dampak bantuan bisa langsung dirasakan seluruh warga.

Reporter: BB | Editor: Admin
Kawal Dana Karhutla Rp30 Miliar, PKS Jambi Minta Hasil Kerja Konkret
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin | foto : dok

INFOJAMBI.COM — Kucuran bantuan pemerintah pusat senilai Rp30 miliar untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dituntut segera terealisasi dalam aksi nyata. Langkah cepat dinilai sangat penting, agar dampak bantuan bisa langsung dirasakan seluruh warga.

Tuntutan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jambi menjamin transparansi serta efektivitas penggunaan seluruh dana bantuan tersebut.

Baca Juga: PAN dan PKS Teken Penolakan RUU Omnibus Law

“Masyarakat tentu ingin tahu, Rp30 miliar ini menghasilkan apa? Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran ini benar-benar bekerja di lapangan. Ukurannya bukan hanya berapa besar yang terserap, tapi seberapa besar persoalan karhutla bisa kita gecah dan tangani,” ujarnya.

Skema pembagian dana kepada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis harus dibarengi penetapan sasaran kinerja yang konkret. Evaluasi ketat wajib dilakukan, agar setiap instansi penerima alokasi bekerja sesuai peran masing-masing.

Baca Juga: Siapkan Seluruh Kekuatan, PKS All Out Menangkan Haris-Sani

Adapun rincian pembagian anggaran mencakup, BPBD Provinsi Jambi Rp18 miliar lebih, dan RSUD Raden Mattaher Rp6,5 miliar. Selain itu, Dinas Kesehatan memperoleh alokasi Rp2,8 miliar lebih, sedangkan Dinas Kehutanan menerima Rp1,8 miliar.

"BPBD harus semakin kuat dari sisi personel, peralatan dan mobilitas. Sektor kesehatan harus siap memberi perlindungan pada masyarakat terdampak asap. Dinas Kehutanan harus memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut. Semua harus punya ukuran keberhasilan jelas,” tegas Mustaharuddin.

Baca Juga: Kapolda Jambi Hadiri Apel Siaga Karhutla

Kehadiran pemerintah di tengah krisis udara, dinilai tidak boleh sebatas bertindak saat kobaran api sudah membesar. Upaya penanganan mutlak bertumpu pada kesiapsiagaan deteksi dini dan tindakan pencegahan di lapangan.

Fasilitas pendukung, seperti penyediaan embung air di area gambut, serta kesiapan armada pemadam, wajib dioptimalkan. Peran aktif patroli rutin bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) juga harus menjadi prioritas utama penanganan.

“Jangan sampai selalu datang setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat. Kalau sumber air tersedia, peralatan siap, masyarakat dilibatkan, dan deteksi dini berjalan, kita punya peluang lebih besar untuk mencegah kebakaran meluas,” kata Mustaharuddin.

Ancaman bencana asap tidak boleh dipandang sepele. Dampaknya melumpuhkan berbagai sektor kehidupan publik. Gangguan kesehatan hingga terhentinya proses belajar mengajar serta roda ekonomi menjadi pertaruhan besar.

Sebab itulah, skema penggunaan dana bantuan Rp30 miliar wajib dibuka terang benderang ke publik. Kinerja instansi terkait bakal terus dipantau berdasarkan hasil nyata pengurangan titik panas di area rawan.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat manfaatnya. Ketika terjadi karhutla, respons harus lebih cepat. Ketika kualitas udara memburuk, pelayanan kesehatan harus siap. Yang paling penting, titik api harus bisa dicegah sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” jelas Mustaharuddin.

Penuntasan bencana lingkungan tahunan ini dipastikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan padu. Sinergi antara jajaran pemerintah, aparat keamanan, sektor swasta, hingga elemen masyarakat merupakan kunci utama.

Seluruh dinas terkait diimbau tidak bekerja terpisah, melainkan membangun koordinasi yang solid. Pengawasan ketat akan terus dijalankan, demi memastikan setiap rupiah anggaran kembali untuk kepentingan publik.

“Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Ini pekerjaan bersama. Fraksi PKS akan terus mengawal, agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi,” pungkas Mustaharuddin.

Alokasi dana sebesar Rp30 miliar dipandang sebagai amanah besar negara yang harus dipertanggungjawabkan secara penuh. Penggunaan anggaran tersebut harus berujung pada perlindungan menyeluruh bagi keselamatan rakyat Jambi dari ancaman asap.

“Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tegas Ketua DPW PKS Jambi itu. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya