INFOJAMBI.COM - Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan dilaksanakan pada pekan depan.
"Untuk LSP dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026) sore di Jakarta
Menurut Johnny, seluruh perwira tinggi yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal akan menjalani sidang etik. Namun, pelaksanaan sidang terhadap Listyo masih menunggu pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Bareskrim. Penunjukan ketua dan anggota majelis sidang etik untuk Listyo akan ditentukan langsung oleh Kapolri.
Listyo Sigit Prabowo merupakan satu dari empat perwira tinggi aktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Irjen Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada 10 November 2026. Pada hari ini, Selasa (17/11/2026), giliran Irjen Eko Hadi yang menjalani sidang etik dengan putusan serupa.
Sementara itu, perkembangan lain disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait dugaan tindak pidana makar. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Suyudi mengungkapkan Polri telah menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Baca Juga: Dua Warisan Kerusakan Negara..Jokowi di MK, Listyo Sigit di Polri...???
"Di samping penanganan dugaan penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan makar tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam klaster makar.
Ia menegaskan, perkara makar akan ditangani secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal. Penyadapan ilegal yang terbukti tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai makar tanpa alat bukti yang cukup.
Penyidik saat ini fokus mendalami siapa yang memberikan perintah penyadapan, apa tujuan dan motifnya, serta apakah rangkaian aktivitas tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Polri memastikan proses penegakan etik dan pidana akan dilakukan secara transparan tanpa membedakan pangkat dan jabatan.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com