Komisi VI DPR Apresiasi Sikap Presiden Ambil Alih Pembiayaan Whoosh

Komisi VI DPR Apresiasi Sikap Presiden Ambil Alih Pembiayaan Whoosh

Reporter: TIM | Editor: Admin
Komisi VI DPR Apresiasi Sikap Presiden Ambil Alih Pembiayaan Whoosh
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini (Foto : DPR)

INFOJAMBI.COM - Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi Pemerintah yang akan mengambil alih pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh)

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional yang tengah menjadi sorotan publik. 

Baca Juga: Puan : Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan di AKD Sejalan dengan Isu Kesetaraan Gender

"Keputusan Presiden ini penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat di tengah maraknya pemberitaan dan narasi viral di media sosial, " kata Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2025)

Anggia Erma Rini, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden yang dinilainya tegas dan patriotik. Menurutnya, langkah Presiden yang turun langsung menangani isu pembiayaan KCIC merupakan wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan nasional. 

Baca Juga: Pasca OTT Gubernur Riau, Puan Minta Kepala Daerah Harus Mawas Diri

Ia menilai proyek Whoosh tidak semata-mata berbicara soal transportasi, tetapi juga bagian dari pembangunan infrastruktur modern yang menjadi simbol kemajuan bangsa.
 
“Saya sangat mengapresiasi sikap tegas patriotik Pak Presiden. Ini karena tentang KCIC ya, tentang Whoosh ini. Karena ini kan tidak hanya masalah alat transportasi tetapi juga ini bagian dari murwah negara juga, "  ujar Anggiam

Lebih lanjut, Anggia menegaskan pentingnya narasi publik yang positif agar masyarakat tak termakan isu yang menyesatkan. 

Baca Juga: Parlemen Remaja 2025 Momentum Lahirnya Pemimpin Masa Depan

Ia menilai munculnya berbagai spekulasi di ruang publik dapat menimbulkan kecemasan dan kesalahpahaman terhadap arah kebijakan negara dalam pengelolaan proyek kereta cepat. 

"Karena itu, Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan diminta membangun komunikasi publik yang menentramkan dan menjelaskan manfaat jangka panjang proyek ini bagi masyarakat, " ujarnya. (Tim)

 

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya