Komite I DPD RI : Politik Desentralisasi Masih Sisakan Persoalan

| Editor: Doddi Irawan
Komite I DPD RI : Politik Desentralisasi Masih Sisakan Persoalan


PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : DORA

Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan









INFOJAMBI.COM — Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang menilai pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.





Selain masih banyak keterbatasan, pemerintah pusat masih jauh memenuhi janji awalnya. Masalah yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah, maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif.

Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD





Teras menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selasa (29/10/2019).





Teras berpendapat, dalam penyelenggaraan pemda, ada dua hal menjadi perhatian dan pergulatan pemerintah pusat dan daerah. Pertama, isu tata hubungan kewenangan (pembagian kewenangan). Kedua, tata hubungan keuangan (perimbangan keuangan) antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom.

Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah





Mantan Gubernur Kalteng itu menambahkan harus ada hubungan harmonis dari pusat sampai ke desa. Kuncinya bagaimana masalah perimbangan keuangan itu ada, terutama mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.





"Harus selalu dibarengi dengan UU Pemda, harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang dari atas ke bawah ini memang berat tapi harus dilakukan,” kata Teras.





Perwakilan Apeksi, Taufan Pawe, memaparkan permasalahan yang dialami hampir seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Masalah itu terkait aparatur sipil negara, implementasi Dana Desa, Dana Kelurahan dan Operasi Tangkap Tangan.





Taufan mengatakan, OTT kepala daerah sebanarnya bisa dicegah bila Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara prosedur dengan para pejabat pembuat komitmen.





“Jika sudah terkontrol, saya kira para penegak hukum tidak perlu lagi menjadikan para kepala daerah target penangkapan. Kami para kepala daerah punya semangat membangun daerah,” ujar Walikota Pare-Pare itu. ***


BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya