INFOJAMBI.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali.
Atalia menilai program Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata pemerintah pusat agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih utuh, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami melihat di sini bagaimana sekolah menjadi ruang bersama, tempat anak-anak belajar tidak hanya akademik, tetapi juga empati. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup berdampingan dengan sesama manusia ciptaan Tuhan, " kata Atalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
Baca Juga: Sosialisasi Sertifikasi Halal, HBA : Hati-Hati Produk Luar !!!
Menurut Atalia, kehadiran Sekllah Rakyat harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh motivasi untuk anak-anak. Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait untuk bisa terus menguatkan upaya agar kelompok-kelompok tertentu tidak tertinggal dan bisa “naik kelas” dalam akses pendidikan.
"Di tempat ini saya melihat bagaimana mereka bisa berdampingan karena di sini ada juga penyandang disabilitas,” ujar Atalia saat kunjungan kerja di Tabanan, Provinsi Bali, Sabtu (4/10/2025).
Atalia mengakui di awal pelaksanaan masih ada tantangan untuk mengajak anak-anak bergabung, mengingat sekolah ini baru berjalan di tahun pertama. Namun, ia optimistis ke depan partisipasi akan meningkat seiring dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Mudah-mudahan kedepannya kendala seperti itu bisa terminimalisir, sekolah ini menjadi semakin baik untuk pengelolaannya dan semakin banyak mereka yang datang dengan sendirinya atas niat serta dorongan dari orang tuanya," ujarnya.
Atalia menambahkan Komisi VIII DPR akan melakukan pengawasan ketat agar dana program Sekolah Rakyat yang telah dikucurkan pemerintah sebebsar Rp1triliun benar-benar digunakan untuk pemenuhan hak anak. "Mulai dari ruang belajar, pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, hingga penyediaan makanan, " katanya.
Baca Juga: DPR : UU Kepariwisataan Mampu Dongkrak PAD Daerah dan Ekonomi Nasional
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com