INFOJAMBI.COM — Penyusunan APBD yang bertumpu pada asumsi makro ekonomi dinilai kerap tidak akurat. Hal ini berpotensi menggerus kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi, Kamis 2 Oktober 2025. Ia menegaskan, kesalahan utama sering terjadi ketika pemerintah daerah terlalu optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan.
Baca Juga: APBD-P Tanjabbar Rp 1,124 Triliun
“Ketika asumsi terlalu tinggi, belanjapun dipatok besar. Masalah muncul saat realisasi pendapatan jauh di bawah target. Akibatnya, defisit melebar dan proyek-proyek strategis harus dipotong atau ditunda,” ujarnya kepada INFOJAMBI.COM.
Noviardi menjelaskan, dampak dari asumsi tidak akurat terasa langsung di masyarakat. Infrastruktur yang dijanjikan molor, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, ikut terpangkas, bahkan dunia usaha terkena imbas karena permintaan belanja pemerintah daerah tak sesuai harapan.
Baca Juga: Pembahasan APBD Merangin Molor, Haris Segera Terbitkan Perkada
“Belanja daerah adalah motor penggerak ekonomi lokal. Begitu belanja macet, dunia usaha pun kehilangan pasar,” katanya.
Selain itu, Noviardi menilai kredibilitas pemerintah daerah juga ikut tergerus. APBD yang mestinya jadi instrumen fiskal, sering kali hanya berfungsi sebagai dokumen formal tanpa daya gerak.
Baca Juga: DPRD Merangin Diberi Waktu Sampai 14 Februari
“Kalau kondisi ini berulang, masyarakat wajar bertanya: apakah pemerintah daerah memang membaca dinamika ekonomi dengan cermat, atau sekadar bermain dengan angka-angka indah di atas kertas,” tegasnya.
Noviardi menekankan, ke depan pemerintah daerah harus lebih realistis dan berhati-hati menetapkan asumsi makro APBD. Membangun daerah bukan soal angka di atas kertas, tapi memastikan kesejahteraan nyata dirasakan masyarakat. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
