INFOJAMBI.COM — Akurasi basis data kemiskinan menjadi perhatian serius bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna menyalurkan program kesejahteraan secara tepat sasaran.
Komitmen ini diwujudkan lewat pelaksanaan agenda verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ( DTSEN) serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) APBD Tahun 2026.
Baca Juga: Pemkab Tanjab Barat Apresiasi Tanoto Foundation Gelar Pelatihan
Agenda berskala daerah tersebut dibuka oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (8/6/2026).
Forum ini mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan agar memiliki satu pemahaman dalam memperbaiki tata kelola data kemiskinan.
Baca Juga: ANSHAR Ingatkan Simpatisan dan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Anwar Sadat mengingatkan bahwa posisi DTSEN sangat strategis karena menjadi kompas utama bagi penentuan kebijakan perlindungan sosial. Validitas angka-angka di dalam dokumen tersebut akan menentukan efektivitas penyaluran bantuan di lapangan.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka dan data administrasi. Di balik setiap data terdapat kebutuhan, harapan, dan masa depan masyarakat yang harus kita perjuangkan bersama. Karena itu, keakuratan data menjadi kunci agar setiap program bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegasnya.
Baca Juga: Dua Pesan Khusus KH Saman Awang untuk Anwar Sadat
Ia menerangkan bahwa klaster data ini menjadi rujukan wajib bagi distribusi aneka program jaring pengaman sosial nasional maupun lokal. Beberapa di antaranya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), subsidi sektor kesehatan, hingga program pengentasan kemiskinan lainnya.
Demi meminimalkan potensi kekeliruan, kepala daerah ini menitipkan tiga pesan instruksi khusus kepada para camat, lurah, kepala desa, hingga jajaran ketua RT.
Poin pertama, seluruh aparatur wajib menjunjung tinggi nilai integritas serta objektivitas di lapangan tanpa terintervensi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Poin kedua, petugas ditekankan untuk bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi mengingat tugas ini menyangkut pemenuhan hak hidup masyarakat miskin.
Poin ketiga, penguatan jalur komunikasi yang solid antar-lini mulai dari pamong desa, tenaga pendamping sosial, hingga warga demi menjaga akuntabilitas.
“Melalui kerja bersama dan data yang valid, kita berharap dapat menembus batas kemiskinan, memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi, menjabarkan arah dan esensi dari pelaksanaan pemutakhiran data berkala tersebut. Langkah teknis ini bertujuan menyelaraskan antara berkas administrasi kertas dan fakta sosial riil masyarakat.
Melalui operasi penyaringan, dinsos membidik penghapusan data ganda dan memvalidasi status keaktifan para penerima manfaat jaminan kesehatan. Di samping itu, sistem ini dirancang untuk mengakomodasi usulan baru warga miskin sekaligus mempercepat integrasi data PBI ke dalam sistem DTSEN terbaru.
Berdasarkan jadwal yang disusun, maraton verifikasi lapangan ini akan digulirkan mulai tanggal 8 hingga 17 Juni 2026 mendatang. Proses penyisiran data jaring pengaman sosial ini bakal menyisir wilayah 13 kecamatan yang tersebar di seantero Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dipilih menjadi lokasi pembuka pertama yang proses peninjauannya dipantau langsung oleh bupati. Untuk wilayah kecamatan lainnya akan berjalan di kantor camat masing-masing dengan asistensi penuh dari tim Dinas Sosial.
Seremoni pembukaan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Staf Ahli Bupati. Kursi undangan juga diisi oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran kabag setda.
Dukungan teknis sektoral juga terlihat dengan hadirnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di tengah ruangan acara. Barisan pemangku kebijakan wilayah diwakili oleh para camat, lurah, kepala desa, jajaran ketua RT, hingga personel pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Melalui inisiasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis mampu menghadirkan sistem administrasi perlindungan sosial yang jauh lebih transparan. Basis data yang bersih dan berkeadilan ini diyakini akan menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
