INFOJAMBI.COM – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melaksanakan studi banding ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Selasa (3/3/2026).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan riset daerah serta menggali strategi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Baca Juga: Kerjasama Pembangunan Pasar Angsoduo dan JBC Disepakati
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memimpin rombongan legislatif tersebut dalam pertemuan di Kota Bandung. Kehadiran para wakil rakyat Jambi ini diterima oleh Kepala BP2D Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso beserta jajaran Staf Ahli.
Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I tampak hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya M. Chandra Alghiffari dan Zulkifli Linus. Selain itu, terlihat pula Abun Yani, Pinto Jayanegara, Ibnu Sina, serta Rucita Arfianisa didampingi tim Tenaga Ahli Dewan.
Baca Juga: ADI Minta Dewan Tegur Gubernur
Mohammad Taufiq Budi Santoso mengawali pertemuan dengan memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BP2D dalam mendukung pembangunan daerah.
Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang berbasis pada hasil riset ilmiah.
Baca Juga: Pj Sekda dan Ketua Provinsi Jambi Ajak Sukseskan Sensus Penduduk 2020
Struktur organisasi dan kapasitas sumber daya manusia di BP2D Jawa Barat dijelaskan secara mendalam kepada rombongan tamu.
Capaian kinerja lembaga tersebut selama ini menjadi rujukan karena mampu mengintegrasikan kajian akademis ke dalam kebijakan publik.
Materi diskusi berlanjut pada pembahasan mengenai penguatan ekosistem inovasi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Jawa Barat diketahui telah menyusun roadmap riset daerah yang melibatkan kolaborasi intensif dengan perguruan tinggi dan dunia industri.
Sistem inovasi daerah yang terintegrasi menjadi kunci utama bagi Jawa Barat dalam mempertahankan daya saing di tingkat nasional. Kerja sama dengan pihak swasta juga terus dipacu guna memastikan hasil riset dapat diterapkan secara praktis di masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memaparkan komitmennya dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, hingga merek bagi para inovator.
Pendampingan teknis dilakukan secara aktif melalui koordinasi dengan instansi terkait guna memberikan kepastian hukum.
Fasilitasi kekayaan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari setiap temuan riset yang dihasilkan.
Selain perlindungan hukum, langkah ini diharapkan mampu mendorong semangat kreativitas masyarakat dalam melahirkan karya-karya baru.
Diskusi berlangsung interaktif saat anggota dewan mulai mendalami aspek regulasi pendukung serta mekanisme penganggaran riset.
Ivan Wirata menilai pengalaman Jawa Barat merupakan referensi yang sangat berharga bagi pengembangan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi.
Pihak DPRD Jambi ingin menggali lebih jauh mengenai peran legislatif dalam mengawal setiap kebijakan riset agar tetap berkelanjutan.
Penguatan payung hukum di tingkat daerah dianggap krusial agar setiap inovasi mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah berbasis data riset.
Perlindungan hukum bagi karya inovatif masyarakat Jambi menjadi target utama yang ingin segera diwujudkan pasca studi banding ini.
Seluruh data dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan peraturan daerah terkait riset dan inovasi.
Sinergi antara lembaga penelitian dan pemerintah daerah di Jambi diharapkan dapat sekuat yang telah berjalan di Jawa Barat.
Pertemuan ditutup dengan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama antara kedua belah pihak di kantor BP2D Jawa Barat.
Komisi I DPRD Jambi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat kerja bersama mitra terkait di daerah. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=480&height=260)
-1.jpg?width=336&height=188)
