Dua Mantan Ajudan Jokowi Tersandung Hukum: Letjen TNI Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun dan Jenderal Pol Listyo Sigit Tersangka Penyadapan.

Dua Mantan Ajudan Jokowi Tersandung Hukum: Letjen TNI Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun dan Jenderal Pol Listyo Sigit Tersangka Penyadapan.

Reporter: TIM | Editor: Admin
Dua Mantan Ajudan Jokowi Tersandung Hukum: Letjen TNI Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun dan Jenderal Pol Listyo Sigit Tersangka Penyadapan.
Trio Sigit, Jokowi dan Widi saat bertugas di Solo || dok

INFOJAMBI.COM - Selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2014-2024), banyak pejabat yang diangkatnya memiliki kedekatan personal dengan Jokowi, terutama dari lingkaran terdekat atau ring satu.

Dua di antaranya adalah mantan ajudan Jokowi. Letjen TNI Widi Prasetijono tersandung dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah, sedangkan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tersandung dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan makar.

Baca Juga: BREAKING NEWS MABES POLRI: 3 PATI POLRI JADI TERSANGKA, LSP, ASN DAN NH KASUS PENYADAPAN ILEGAL, TARGET PRESIDEN HINGGA JURNALIS

Berawal dari Solo

Karier Widi di TNI AD dan Sigit di Polri meroket setelah keduanya menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada periode 2014-2016.

Baca Juga: Alat Sadap yang Dipakai Gang Solo, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution dan Kawan-kawan, Bukan Alat Abal Abal, Tapi Alat Resmi Negara yang Disalahgunakan

Penunjukan keduanya sebagai ajudan disebut atas permintaan langsung Jokowi kepada kedua perwira menengah itu. Trio ini saling mengenal saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Saat itu, Widi menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, sedangkan Sigit menjabat sebagai Kapolresta Surakarta.

Karier Letjen TNI Widi Prasetijono, Dituntut 10 Tahun dan Akan Dipecat dari TNI

Baca Juga: Dua Warisan Kerusakan Negara..Jokowi di MK, Listyo Sigit di Polri...???

Setelah selesai menjadi ajudan Jokowi pada 2016, karier Widi meroket. Dari seorang kolonel yang mendampingi Presiden di Istana, dalam waktu enam tahun kemudian ia sudah menyandang bintang tiga.

Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Ia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993 dari kecabangan Infanteri.

Karier awalnya ditempa di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia pernah menjabat Komandan Peleton Grup 2 Kopassus pada 1995, Kepala Seksi Logistik Grup 1 Kopassus pada 2003, hingga Komandan Batalyon Infanteri 400/Banteng Raiders pada 2009-2010.

Titik temu Widi dengan Joko Widodo terjadi di Solo. Pada 2011-2012, Widi dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735/Surakarta, saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Hubungan kedinasan itu berlanjut ke tingkat nasional. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Widi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, atas permintaan langsung Jokowi.

Riwayat Jabatan Widi

1. Danrindam III/Siliwangi, 2016-2017

Jabatan pertamanya setelah Istana adalah Komandan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi. Jabatan ini membina pendidikan bintara dan tamtama di wilayah Jawa Barat dan Banten.

2. Danrem 074/Warastratama, 2017-2018

Kemudian ia dipercaya menjadi Komandan Korem 074/Warastratama yang membawahi wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Ini adalah wilayah yang sangat ia kenal sejak menjadi Dandim Solo.

3. Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, 2018-2020

Widi kemudian dipindah ke Kalimantan Timur, menjadi Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma. Di sini, pada Desember 2018, ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI, bintang satu.

4. Kasdam IV/Diponegoro, 2020-2022

Pada 9 April 2020, Widi kembali ke Jawa Tengah sebagai Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro. Jabatan ini adalah orang kedua di Kodam yang membawahi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ia menjabat hingga 31 Januari 2022.

5. Danjen Kopassus, 31 Januari 2022 - 8 April 2022

Puncak pertama kariernya datang pada 31 Januari 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/66/I/2022, Widi ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus ke-34, menggantikan Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa.

Namun masa jabatannya sangat singkat, hanya tiga bulan. Menurut catatan yang beredar, hampir semua Danjen Kopassus menjabat lebih dari satu tahun. Widi menjadi pengecualian.

6. Pangdam IV/Diponegoro, 8 April 2022 - 24 Desember 2023

Pada 8 April 2022, lewat mutasi 113 perwira tinggi TNI, Widi dipromosikan menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro, menggantikan Mayjen TNI Rudianto.

Inilah jabatan yang kemudian menjadi sumber perkaranya. Sebagai Pangdam, Widi juga merangkap sebagai Ketua Pembina Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip), yayasan yang menguasai lahan perkebunan Caruy di Cilacap.

7. Dankodiklatad, 24 Desember 2023 - 6 Desember 2024

Pada akhir 2023, Widi naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI, bintang tiga, dan dilantik menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad). Jabatan ini membina doktrin, kurikulum pendidikan, dan latihan seluruh prajurit TNI AD secara nasional.

8. Dosen Unhan dan Staf Khusus KSAD, 2024-2025

Setelah dari Kodiklat, Widi sempat menjadi dosen senior di Universitas Pertahanan (Unhan). Pada Desember 2025, ia dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kenapa Kasus Korupsinya Terbongkar?

Perkara Widi tidak terbongkar dari dalam TNI, tetapi dari penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas dugaan korupsi pengadaan lahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap.

Objek perkara adalah lahan perkebunan Caruy seluas 716,2 hektare di Desa Caruy, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu tercatat atas nama PT Rumpun Sari Antan (RSA). Perusahaan itu berada di bawah Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip), yayasan yang penguasaannya berkaitan dengan Kodam IV/Diponegoro.

Karena itu, menurut penuntut, lahan itu adalah aset yang pengalihannya terikat ketentuan hukum tentang aset negara. Tidak bisa dijual sembarangan.

Lahan itu kemudian dijual kepada PT Cilacap Segara Artha (CSA), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan nilai transaksi mencapai Rp237,09 miliar.

Kejati Jateng yang menyidik perkara ini menemukan dugaan mark-up harga dan persekongkolan dalam transaksi tersebut. PT CSA disebut sudah mengeluarkan dana, namun kemudian tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan lahan itu secara sah.

Terbongkar Lewat Aliran Dana dan Rekening Adik Ipar

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam persidangan perkara TPPU di Pengadilan Tipikor Semarang pada 6 Juli 2026, nama Widi mencuat. Jaksa menelusuri dugaan aliran dana sekitar Rp21,05 miliar yang diterima Widi melalui rekening perantara milik dua adik iparnya.

Dalam persidangan itu, Widi membenarkan pernah menyerahkan rekening milik kedua adik iparnya kepada Andhi Nur Huda, mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan.

Widi membantah memperkaya diri. Ia mengakui menerima aliran dana sekitar Rp21 miliar, namun menyebut uang itu berkaitan dengan kegiatan sosial. Ia juga menegaskan tidak ada tanah negara yang dijual dalam perkara ini.

Menjadi Perkara Koneksitas

Karena melibatkan unsur militer dan sipil, perkara ini menjadi perkara koneksitas, disidangkan bersama oleh Oditur Militer dan Jaksa.

Widi didakwa bersama tiga terdakwa lain: mantan Asisten Perencanaan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Inf. Wisnu Kurniawan, mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Kolonel Chk. Sjaiful Nursaid, dan mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan Suko Madyo Susilo.

Sidang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur. Dakwaan dibacakan pada 27 Juli 2026.

Tuntutan 10 Tahun dan Ancaman Pemecatan

Pada 22 Oktober 2026, penuntut umum koneksitas menuntut Widi pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp21,05 miliar, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Tuntutan itu belum vonis. Majelis hakim masih akan mendengarkan pembelaan Widi sebelum menjatuhkan putusan.

Karier Listyo Meroket Tajam, Dikader Jokowi Jadi Kapolri

Dua tahun mendampingi Jokowi di Istana, karier Listyo melesat bak roket. Dari Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim, hingga pucuk tertinggi Polri sebagai Kapolri selama 5 tahun 8 bulan, masa jabatan terlama Kapolri di era Reformasi.

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Pertemuannya dengan Joko Widodo bermula di Solo. Pada 2011, Listyo menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan profesional itu berlanjut. Setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Listyo dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Kasubdit II Dittipidum. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013. Konon kabarnya saat di Sulteng itu Sigit bersentuhan dengan pemain nikel yang resmi dan tidak resmi.

Ketika berpangkat Komisaris Besar (Kombes) itulah Sigit diminta Jokowi menjadi ajudannya.

Setelah selesai menjadi ajudan, ia menjabat Kapolda Banten pada 5 Oktober 2016 hingga 13 Agustus 2018, sekaligus naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Di Banten, Listyo sempat menghadapi penolakan dari sebagian pihak karena ia non-muslim. Namun ia kemudian merangkul ulama dan mengamankan Pemilihan Gubernur Banten 2017.

Kadiv Propam Polri

Pada 13 Agustus 2018, Listyo ditarik ke Markas Besar Polri untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Ia menggantikan Irjen Martuani Sormin, yang bergeser menjadi Kapolda Papua. Di jabatan ini, pangkat Listyo naik menjadi Inspektur Jenderal Polisi.

Kadiv Propam adalah jabatan yang sangat strategis, karena memegang pengawasan internal Polri. Siapa anggota yang melanggar disiplin, etik, hingga pidana, ditangani di sini.

Kabareskrim Polri

Pada 6 Desember 2019, Listyo dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, menggantikan Idham Azis yang dilantik menjadi Kapolri.

Di jabatan ini, pangkatnya naik menjadi Komisaris Jenderal Polisi, bintang tiga.

Selama memimpin Bareskrim, Listyo menangani sejumlah perkara besar yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah penangkapan buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia pada 30 Juli 2020, setelah 11 tahun menjadi buronan.

Bareskrim di bawah kepemimpinannya juga menangani penyidikan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada 2020, dan penangkapan buronan Maria Lumowa.

Jabatan Kabareskrim ini menjadi batu loncatan terakhirnya menuju pucuk Polri. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menyerahkan nama Listyo Sigit Prabowo kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri, untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Menurut Mahfud MD bahwa dari seleksi yang dilakukan Kompolnas. Nama Sigit tidak masuk 3 besar. Tiba tiba Mensesneg Praktikno menelepon Mahfud yang saat itu Menkopolhukam secara ex fisio Ketua Kompolnas untuk memasukkan nama Sigit.

Pada 27 Januari 2021, Listyo dilantik menjadi Kapolri ke-25. Ia kemudian mengusung program Presisi, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Ujian Selama Menjadi Kapolri

Selama memimpin Polri, Listyo menghadapi banyak ujian. Mulai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, hingga dinamika tahun politik 2024.

Di masa itu, Polri juga sering dikritik publik. Muncul istilah Parcok di ruang publik untuk menggambarkan dugaan polisi bermain politik, meskipun istilah itu tidak pernah diakui secara resmi oleh Polri.

Pada 1 Oktober 2026, Listyo mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jabatan itu hanya bertahan 34 hari.

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Perkara itu kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan makar.

 

 

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya