INFOJAMBI.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) lebih proaktif dalam mendata kelayakan perkembangan pesantren di daerah.
Kemenag memiliki satuan kerja yang menangani hal tersebut, khususnya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), yang membawahi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Ditjen Pendidikan Islam, harus bisa lebih proaktif mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama, " kata Maman melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar
"Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” katanya.
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.
"Tiap tahun santrinya bertambah, lalu Ponpes di daerah-daerah inisiatif melakukan pembangunan mandiri yang tak melibatkan ahli konstruksi bangunan yang tersertifikasi, " katanya.
Baca Juga: Refleksi HUT ke-72 DPR Taufik Kurniawan : Kritik DPR Secara Konstruktif
Maman mencontohkan diameter besi yang tak sesuai, tiang pancang yang kurang sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tak sesuai standar, dan sebagainya.
Ia menegaskan, pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama: pengasuh, pengelola, pemerintah, dan masyarakat.
"Komisi IX DPR mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun memberi bantuan teknis,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat IX itu.
Kyai Maman mengimbau pengelola pesantren di seluruh Indonesia tak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan.
Baca Juga: Lukman Edy : Jangan Cawe-cawe Urusan Keraton Jogya
"Infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren," tandas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu.
Ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan ratusan korban jiwa, memunculkan rasa duka cita mendalam dan keprihatinan segenap Anggota Komisi VIII DPR RI.
Tragedi tersebut harus menjadi peringatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah pusat maupun daerah, untuk hadir dalam pembangunan pesantren di Indonesia.
“Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan agama seperti pesantren,” ujar Kyai Maman.(TIM)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
