DPRD Provinsi Jambi Segera Bentuk Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara

INFOJAMBI.COM – DPRD Provinsi Jambi berkomitmen akan segera membentuk panitia khusus (pansus) percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas carut marutnya sistem transportasi tambang yang hingga kini masih membebani jalur publik di daerah tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz menegaskan, keberadaan jalan khusus ini satu-satunya solusi permanen untuk mengakhiri konflik di jalan umum.

Persoalan angkutan tambang dinilai sudah sangat mendesak, karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah.

Baca Juga: ADI Minta Dewan Tegur Gubernur

Rencana pembentukan pansus ini mengemuka setelah jajaran pimpinan dewan menerima aspirasi dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP).

Ketua MPW PP Provinsi Jambi, Adri, hadir memimpin puluhan pengurus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi, belum lama ini.

Dalam forum tersebut, Adri menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur jalan khusus angkutan batu bara.

Penolakan tersebut dianggap sangat merugikan warga Jambi, karena menjadi akar penyebab masalah truk batu bara yang tidak kunjung usai.

Hingga saat ini, ribuan unit armada tambang dilaporkan masih menggunakan jalan nasional sebagai jalur utama distribusi setiap harinya.

Kondisi tersebut telah memicu rentetan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa warga setempat.

“Sudah ratusan korban kehilangan nyawa akibat kecelakaan angkutan batu bara, termasuk keluarga besar PP,” tegas Adri dalam rapat formal tersebut.

Adri mengaku PP konsisten mengkritisi sengkarut angkutan tambang ini sejak tahun 2022 kepada periode dewan sebelumnya.

Namun, sayangnya belum ada perubahan signifikan di lapangan, meskipun desakan sudah berulang kali disampaikan secara resmi.

Pihak PP minta tidak ada lagi truk batu bara yang melintasi jalan publik demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pembangunan jalan khusus harus segera dituntaskan, agar tidak ada lagi warga yang berkonflik dengan aktivitas pengangkutan hasil tambang.

“Namun sampai hari ini tidak ada juga perubahan. Kami melihat jalan khusus telah menjadi kebutuhan mendesak, jangan ada lagi truk-truk di jalan publik, harus segera diselesaikan,” lanjut Adri.

Desakan pembentukan pansus juga bertujuan agar para investor lebih serius dalam menyelesaikan kewajiban pembangunan jalan mereka.

Pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat sehingga proyek infrastruktur tersebut bisa rampung sesuai target pada tahun 2026 mendatang.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, sependapat. Kelancaran produksi batu bara melalui jalan khusus akan memberikan dampak positif bagi daerah.

Selain menjaga keselamatan warga, sistem transportasi yang tertata diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

“Karena kelancaran produksi batu bara juga baik untuk PAD kita,” sebut Hafiz menanggapi aspirasi tersebut.

DPRD Provinsi Jambi akan mengawal ketat kinerja pansus, agar proses percepatan jalan khusus tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.

Pengawasan terhadap komitmen pemegang izin tambang akan menjadi salah satu agenda utama dalam kerja panitia khusus nantinya.

Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat diharapkan dapat memutus rantai permasalahan transportasi tambang di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Penuntasan jalan khusus menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Masalah angkutan batu bara sendiri telah lama menjadi polemik berkepanjangan di Provinsi Jambi akibat tumpang tindihnya penggunaan jalan umum oleh kendaraan bertonase besar.

Ketegangan sosial, kerusakan infrastruktur jalan, hingga kemacetan parah terus menjadi sorotan publik selama bertahun-tahun di provinsi ini. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com