Fraksi PKB: Seharusnya Pemangku Kepentingan Bikin Program Tepat Sasaran

| Editor: Ramadhani
Fraksi PKB: Seharusnya Pemangku Kepentingan Bikin Program Tepat Sasaran
Diskusi Empat Pilar MPR RI. (BS)

Laporan: BS || Editor: Rahmad



INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari Moerdijat, Selasa (4/5/2021).

Menurut Lestari yang tampil secara virtual, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu.

Antara lain infrastruktur dan teknologi; Kebijakan, prosedur dan pendanaan; Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Refocusing sejumlah isu itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda berpendapat, pandemi ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan kita masih banyak menghadapi masalah.

Sekolah di tanah air, jelasnya, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana.

"Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional kita, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran, " ujarnya.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Mengutip Bank Dunia, Indra mengungkapkan bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya.

“Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia,” ungkapnya.

Baca Juga: Bila 238 Guru Non PNS “Terbuang”, Ini Langkah Pemkab Sarolangun.....

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya