INFOJAMBI.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”.
Peluncuran buku ini merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Bank Indonesia (BI), yang menghadirkan panduan praktis bagi PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Sektor Jasa Keuangan Provinsi Jambi Tumbuh Positip dan Terjaga
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.
Baca Juga: OJK Hormati Proses Penegakan Hukum KPK
Friderica menyoroti besarnya potensi ekonomi dari PMI yang dapat menjadi pengungkit bagi penguatan inklusi dan pemberdayaan keuangan nasional. Berdasarkan data BP2MI dan BI, pada tahun 2024 nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp251–263 triliun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Nilai tersebut berasal dari lebih dari 3,9 juta PMI, dengan rata-rata setiap pekerja mengirimkan sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di tanah air.
“Arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari Rp250 triliun per tahun membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. Seluruh pelaku industri—baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro—memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Bagaimana calon PMI harus dibekali agar tahu cara mengirim uang, mengelola keuangan dengan baik, dan memahami layanan keuangan yang aman,” tambahnya.
Baca Juga: Peringati Hari Ibu,OJK Gelar Edukasi Keuangan bagi Anggota Kowani
Friderica menegaskan bahwa peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga yang diwujudkan dalam peluncuran buku saku ini.
“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas BP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI, dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” kata Mukhtarudin.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan diberikan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta narasumber dari pelaku usaha jasa keuangan dan perwakilan PMI.
Melalui peluncuran buku ini, OJK, BP2MI, dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di seluruh daerah kantong pekerja migran seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan sejak dini.
OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI tidak hanya soal perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. (***)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com