Pemilu 2024 dan Demokrasi Saling Mengenyahkan

Indonesia kembali akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang

Reporter: Ilham Bintang | Editor: Admin
Pemilu 2024 dan Demokrasi Saling Mengenyahkan
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang || Foto : Dokpri
Penundaan ini saja sudah menimbulkan prokontra karena dianggap  mencederai demokrasi. 271  penjabat (PJ) atau pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tanpa legitimasi Pemilu. Yang kontra menganggap para Pj itu menikmati kekuasaan tanpa persetujuan rakyat secara langsung, sebagaimanan menjadi prinsip demokrasi yang kita anut.

Pesta beromzet  Rp. 1100 T 

Pemilu 2024 karena  serentak maka biayanya pun membengkak. Besarnya hampir empat kali lipat dibandingkan Pemilu 2019 yang menelan biaya Rp. 25 T. Menurut data Nagara institute milik politisi Akbar Faizal, sejak reformasi biaya Pemilu konsisten terus mengalami kenaikan. Pemilu 1999 berbiaya Rp.1,3 T, 2004 (Rp.4,45 T), 2009 (8,5 T), 2014 ( 15,62 T), 2019 (25,59 T). 

Baca Juga: Pekan Olahraga untuk Menyegarkan Wartawan Profesional

Presiden Joko Widodo bulan April lalu merinci, anggaran Pemilu yang dialokasikan pemerintah untuk KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun.  Perputaran uang besar akan terjadi mengingat seluruh peserta Pemilu  juga akan membelanjakan uangnya "membeli tiket" supaya diusung parpol masing-masing dan biaya kampanye / sosialisasi  untuk menarik simpati rakyat memilih dia. Diramalkan total belanja calon itu sebesar Rp. 1000T. Setara dengan 30 % APBN 2022, atau lebih besar dari alokasi anggaran pembangunan dalam APBN. 2022. Jika lebih dirinci lagi, sekitar 2 X biaya IKN. 

Baca Juga: Terkait Ornamen Natal Berlafaz "Allah", Kapolresta Gelar Pertemuan dengan PWI dan AJI

Bersambung ke halaman berikutnya

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya