INFOJAMBI.COM - Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Batang Hari Mula P Rambe menyampaikan bahwa pengurangan TKDD merupakan kebijakan nasional yang berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, Pemkab Batang Hari tengah menyesuaikan anggaran dalam proses penyusunan APBD 2026.
Baca Juga: Diangggap Tak Becus, Delapan Da'i Diberhentikan
“Pengurangan TKDD terjadi secara nasional. Kita sedang menyusun APBD 2026 dan berusaha menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ujar Sekda.
Ia mengungkapkan bahwa nilai pengurangan anggaran yang diterima Batang Hari mencapai lebih dari Rp380 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga: Takut Arsip Kocar Kacir, Sejumlah OPD Dikumpulkan
“Dampaknya terhadap pembangunan daerah menjadi tanggung jawab kita. Bisa saja ada pengurangan pembangunan infrastruktur atau kegiatan seremonial, tetapi pelayanan publik harus tetap terjaga,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Batang Hari akan melakukan efisiensi terhadap kegiatan non-prioritas dan proyek infrastruktur berskala besar. Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik akan tetap menjadi fokus utama.
Baca Juga: Dinas Kominfo-BPS Batanghari Jalin Kerjasama
Dengan strategi efisiensi yang terencana, Pemkab Batang Hari berharap pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal meski anggaran dari pemerintah pusat berkurang.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
