INFOJAMBI.COM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, M.A. (Gus Hilmy) menekankan pentingnya pengelolaan air terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, ketahanan air merupakan persoalan strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Hilmy dalam rapat kerja bertajuk "Ketahanan Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY" di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026). Rapat ini menghadirkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk BBWS Serayu Opak (BBWSO), BPBD DIY, Dinas Pariwisata DIY, serta dinas pekerjaan umum dari kabupaten/kota se-DIY.
Baca Juga: Bali Didorong Jadi Pelopor Gerakan Pilah Sampah Nasional
"Air bukan hanya persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat. Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak," ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Gus Hilmy menyoroti masalah kekeringan di DIY menyusul ditetapkannya status siaga darurat kekeringan pada 20 Juli hingga 30 September 2026, di mana pemerintah telah mendistribusikan 6,043 juta liter air bersih. Ia menegaskan, distribusi air tangki hanya merupakan penanganan darurat dan tidak boleh menjadi solusi musiman yang terus berulang. Dibutuhkan strategi jangka panjang seperti pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, hingga pemetaan desa rawan air.
Baca Juga: Diduga Korban TPPO di Madagaskar, Haji Uma Desak Kemenlu Lindungi dan Pulangkan 49 WNI
Selain kekeringan, ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi banjir dari hulu ke hilir, optimalisasi irigasi untuk mendukung 67.027 hektare lahan sawah, serta penyelarasan pasokan air bagi sektor pariwisata tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
*Komitmen Pusat dan Daerah*
Baca Juga: DPRD RI Himpun Aspirasi Implementasi UU HKPD di Surakarta demi Kawal Kebijakan Fiskal Daerah
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala BBWS Serayu Opak, Parlinggoman Simanungkalit, memaparkan alokasi anggaran pengelolaan sumber daya air di DIY sebesar Rp108,88 miliar. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari Groundsill Srandakan Sungai Progo, pengendali banjir YIA Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, sumur bor irigasi (JIAT) di AAU Sleman, hingga normalisasi tebing kritis.
Sementara itu, perwakilan DPUPRKP Gunungkidul, Sigit Swastono, melaporkan 12 kapanewon di wilayahnya berpotensi mengalami krisis air pada musim kemarau 2026. Untuk mengatasinya, pemerintah kabupaten memprogramkan pengerukan telaga yang belum berfungsi optimal serta pengembangan sumur bor desa.
Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata DIY Eling Priswanto menyatakan komitmennya untuk memastikan pertumbuhan pariwisata tetap sejalan dengan upaya perlindungan sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup sesuai RIPPARDA 2026–2045. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
