INFOJAMBI.COM— Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendorong Provinsi Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Keberadaan desa adat, banjar, hingga sektor pariwisata dinilai menjadi modal sosial kuat untuk membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat.
"Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya," ujar Sultan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah di Denpasar, Bali, Jumat (25/9/2026).
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
Sultan menekankan pentingnya meninggalkan paradigma lama "kumpulkan, angkut, buang" menuju pengelolaan sampah dari sumber guna mendukung ekonomi hijau dan Indonesia Emas 2045.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Green Democracy serta RUU Daerah Kepulauan yang mengintegrasikan tata kelola ruang darat dan laut agar sampah tidak mencemari ekosistem pesisir.
Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut positif dorongan tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk menyelesaikan persoalan sampah sedekat mungkin dari sumbernya.
Sementara itu, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali I Made Dwi Arbani mencatat saat ini Bali telah mengoperasikan 292 TPS3R dan 962 bank sampah umum.
Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah
Dukungan juga datang dari kalangan praktisi dan akademisi. Praktisi ecoBali/Waste4Change Arbi Fuadi Mauldina mendesak transisi menuju ekonomi sirkular.
Sedangkan Guru Besar Universitas Udayana Prof. Ni Luh Kartini menggarisbawahi bahwa sekitar 65 persen sampah merupakan bahan organik yang berpotensi diolah menjadi kompos serta energi produktif bagi pertanian.
"Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” ujar Kartini. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
