BATANGHARI, INFOJAMBI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat Paripurna dengan membahas dua poin agenda sekaligus, Senin (13/6/2022).
Adapun dua poin agenda tersebut yakni pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan hibah gedung dan bangunan pemerintah kabupaten kepada Polres Batanghari.
Baca Juga: Malam Mati, Siang Nyala
Serta jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD atas nota pengantar Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Rapat Paripurna tersebut berpusat di ruang pola gedung DPRD setempat yang langaung di hadiri ketua DPRD Anita Yasmin, Wakil Bupati H Bakhtiar
Baca Juga: DPRD Batanghari Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2017
Sebelum memulai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin menyampaikan kehadiran para anggota dewan perwakilan rakyat sebagai peserta rapat terlebih dahulu.
" Anggota dewan yang sudah menandatangani daftar hadir berjumlah 23 orang sesuai dengan tata tertib DPRD forum telah tercapai dan bisa dibuka," kata Ketua DPRD Batanghari.
Baca Juga: Yunninta Asmara Silaturrahmi Dengan Warga Rambutan Masam
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Batanghari Muhammad Ali mengatakan DPRD Batanghari memutuskan telah mensetujui pemberian hibah Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Kepolisan Resort (Polres) Batanghari dengan anggaran sejumlah 311 juta lebih.
" Tindak lanjut persetujuan hibah kepada Polres Batanghari dilaksanakan langsung oleh Bupati Batanghari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," singkatnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar juga menyampaikan ucapan terima kasih terhadap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batanghari.
" Salah satunya terhadap fraksi Partai Amanat Nasional, Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang disampaikan oleh fraksi PAN," katanya.
Masih kata Bahktiar, Terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi yang belum mencapai target, terhadap hal ini secara perhitungan target telah berdasarkan data base objek dan subjek yang terdaftar, data potensi baru dan data piutang tunggakan yang menjadi hak pemerintah daerah, namun tidak sesuai target.
" Pemerintah juga mengakui masih belum optimalnya kinerja aparatur pengelola pendapatan daerah dan juga masih belum maksimalnya upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak daerah dan retribusi daerah," imbuhnya.
Pada kesempatan itu tampak hadir juga Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari dan Wakil ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari, serta para tamu undangan lainnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
