KOTAJAMBI,INFOJAMBI.COM - Beberapa perusahan tambang Batubara dinilai tidak konsisten dengan hasil kesepakatan, masih kerap terjadi dan menjadi pemicu kacaunya angkutan Batubara di jalanan.
Anggota Dewan dari Fraksi PKB, Elpisina menilai, Pemerintah harus tegas terkait oknum beberapa perusahaan yang bandel atau tidak komitmen tadi. Kamis, (22/2/2024)
Baca Juga: Kerjasama Pembangunan Pasar Angsoduo dan JBC Disepakati
“Karena jika ini tidak segera disikapi dengan tegas oleh Pemerintah, beberapa perusahaan yang tidak komit dengan kebijakan pemerintah ini harus dicatat dan diberi sanksi yang tegas, “ jelasnya.
“Selain itu Pemerintah Pusat juga harus lebih dengar aspirasi Pemerintah Daerah, dan harus mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Daerah, “ sambungnya.
Baca Juga: ADI Minta Dewan Tegur Gubernur
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait menggelar rapat terkait rekayasa lalu lintas angkutan BatubaraB, Guna mencegah terjadinya kemacetan kembali terulang, Pemerintah akan melakukan simulasi penerapan Tiga skema angkutan batubara selama Satu minggu.
“Waktu percobaannya kita lakukan selama Satu minggu, di sana nanti kita lihat jika perusahaan tidak komit maka kita akan lakukan penutupan kembali, “ ujar Johansyah Karo Ekonomi Provinsi Jambi.
Baca Juga: Ini Dia 12 Kesepakatan Rakor Penanganan Angkutan Batubara
Namun lanjutnya, untuk kapan akan dimulai pemberlakuan keTiga Skema tadi masih belum bisa dipastikan kapan akan dimulai.
Tentunya pihak pemerintah masih akan merancang lebih matang lagi dan akan melakukan rapat kembali pada satu minggu ke depan.
“Kalo ditanya kapan akan diberlakukan yang jelas dalam waktu dekat belum, tunggu hasil rapat final nanti, “ jelasnya.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
-1.jpg?width=336&height=188)
