Oleh: Adrian Dira Pratama | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN SulthanThaha Saifuddin Jambi
BAYANGKAN seorang ibu hamil yang harus berjuang melintasi jalan berlubang dan berlumpur sejauh berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke puskesmas terdekat. Atau seorang petani yang terpaksa menjual hasil panennya jauh di bawah harga pasar karena truk pengangkut tak sanggup melewati jalan yang hancur.
Itulah realitas yang sudah bertahun-tahun dirasakan warga Lambur, sebuah kawasan di Kabupaten Tanjung JabungTimur, Provinsi Jambi, yang seolah terlupakan di balik hiruk-pikuk janji pembangunan.
Kondisi infrastruktur jalan di Lambur bukan sekadar soal ketidaknyamanan berkendara. Ini adalah cerminan sebuah kegagalan kepemimpinan dalam menerjemahkan amanat rakyat menjadi kebijakan yang nyata dan terasa.
Di era ketika pemerintah daerah berlomba memamerkan digitalisasi layanan publik, pertanyaan mendasar tetap menggantung: untuk apa semua inovasi itu jika jalan penghubung kehidupan warganya masih dihiasi lubang menganga?
Jalan rusak di kawasan Lambur bukan persoalan baru. Laporan warga, keluhan dimedia sosial, hingga aspirasi yang disampaikan di forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sudah berulang kali mengemuka, namun realisasi perbaikan berjalan sangat lambat.
Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat Lambur merupakan wilayah yang secara geografis memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang signifikan. Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, potensi ekonomi tersebut tak akan pernah terkonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang efektif, dalam konteks pemerintahan daerah, tidak hanya diukurdari seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan dari seberapa dalam seorang pemimpin mampu merasakan dan merespons kebutuhan terbawah masyarakatnya. Konsep ini sejalan dengan apa yang para ahli sebut sebagai servant leadership —kepemimpinan yang berorientasi melayani.
Seorang kepala daerah yang sungguh-sungguh menghayati peran ini akan menempatkan kebutuhan dasar warga,termasuk infrastruktur, sebagai prioritas utama anggaran, bukan sekadar pemanis dalam pidato kampanye.
Data dari Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan di kabupaten ini masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi.
Salah satu faktor struktural yang kerap diabaikan adalah konektivitas wilayah. Jalan rusak secara langsung memperbesar biaya logistik, menekan harga jual komoditas petani di tingkat lokal, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Dengan kata lain,membiarkan jalan Lambur terus rusak sama saja dengan membiarkan kemiskinan struktural terus bercokol.
Di sisi lain, era digital yang kerap dijadikan jargon pembangunan tidak serta-mertamenyelesaikan masalah fisik. Aplikasi pelaporan jalan rusak, kanal aduan online, hingga sistem e-government hanya bermakna jika ada respons dan tindakan nyata di lapangan.
Teknologi adalah alat, bukan solusi itu sendiri. Justru di sinilah integritas seorang pemimpin diuji: apakah ia mampu menggunakan data digital untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, ataukah hanya memajang teknologi sebagai pencitraan semata?
Ada beberapa langkah konkret yang mendesak untuk segera dilakukan. Pertama,Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menjadikan perbaikan jalan diLambur sebagai program prioritas dalam APBD tahun anggaran berjalan, bukan sekadarmasuk daftar tunggu yang tidak pasti.
Kedua, perlu ada mekanisme pengawasan publikyang transparan, di mana masyarakat dapat memantau kemajuan pekerjaan infrastruktur secara real-time melalui platform digital yang mudah diakses.
Ketiga, kepala daerah perluturun langsung ke Lambur — bukan dalam rangka seremonial, melainkan untuk mendengar dan memastikan bahwa keluhan warga benar-benar masuk dalam agenda pemerintahan.
Keempat, sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pihak swasta yang beroperasi di kawasan tersebut perlu dibangun lebih serius untuk mendanai percepatan perbaikan infrastruktur.
Pada akhirnya, jalan yang baik bukan kemewahan — ia adalah hak dasar warganegara. Kepemimpinan Tanjung Jabung Timur sedang diuji bukan di podium rapat koordinasi atau di layar presentasi digital, melainkan di atas aspal berlubang dan tanah berlumpur yang setiap hari diinjak oleh kaki-kaki warga Lambur yang masih terus berharap.
Jika seorang pemimpin tak mampu memperbaiki jalan yang rusak, bagaimana ia bisa dipercaya untuk membangun masa depan yang lebih baik? ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
