Literasi Media, Langkah Pemerintah Cegah Maraknya Disinformasi di Media Sosial

| Editor: Mursyid Sonsang
Literasi Media, Langkah Pemerintah Cegah Maraknya Disinformasi di Media Sosial

INFOJAMBI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan beberapa langkah untuk mengurangi atau mencegah maraknya disinformasi di media sosial, salah satunya melalui edukasi atau literasi media.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usmam Kansong, literasi digital bertujuan untuk mencegah disinformasi sekaligus mengajak masyarakat untuk mengisi ruang digital dan media dengan informasi yang baik.

"Sebagai leading sector, melalui literasi digital, Kami mengajak masyarakat untuk beretika dalam menggunakan media sosial, " ujar Usman melalui Siaran Pers yang ditayangkan Media Center Forum Merdeka Barat 9 ( FMB9) – KPCPEN, Senin (27/12/2021), tentang Strategi Komunikasi Publik untuk Cegah Disinformasi.

Usman Kansong menambahkan untuk mengoperasikan teknologi dengan baik (digital skill), pihaknya memiliki materai dalam literasi digital terkait budaya berdigital yang sesuai dengan Pancasila, norma-norma, adat istiadat, juga kearifan lokal yang tumbuh di berbagai tempat di Indonesia. Termasuk unsur kebangsaan dan keberagaman yang menjadi budayaIndonesia.

"Kita juga sampaikan bagaimana bermedia sosial yang aman agar tidak ada tuntutan hukum di belakang hari. Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang mengatur konten media sosial atau digital, antara lain UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), " kata Usman.

Langkah lainnya lanjut Usman Kansong yakni, crawling informasi-informasi negatif di media sosial atau platfrom digital melalui perangkat yang kita sebut AIS (Automatic Identification System).

"Mesin AIS ini untuk mengidentifikasi konten negatif. Apakah itu konten pornografi, radikalisme, perjudian, ujaran kebencian, termasuk hoaks ataupun disinformasi, " lanjutnya.

Kemudian, tutur Usman, juga ada tim yang terus memantau media sosial, apakah ada konten negatif atau disinformasi, serta menerima laporan dari masyarakat apabila menemukan konten yang semacamnya.

"Kami biasanya kemudian meminta platform digital untuk men-take down disinformasi maupun informasi hoaks itu. Kami punya kerja sama yang baik dengan Facebook, Google, Twitter, Tiktok,Instagram, dan platform media digital lainnya," kata Usman.

Ia menilai, pada 2021 pihaknya cukup berhasil mengomunikasikan kepada publik tentang berbagai hal, misal bagaimana menangkal misinformasi.

“Di masa COVID-19 memang banyak sekali misinformasi, disinformasi, malinformasi, dan hoaks yang terkait COVID,” lanjutnya.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Usman menyebutkan bahwa disinformasi atau hoaks terbanyak adalah tentang kesehatan sehingga harus ditangkal.

Namun dilihat statistiknya, disinformasi atau hoaks tersebut sudah menurun drastis terutama yang terkait COVID19 atau lebih khususnya, tentang vaksinasi COVID-19.

Usman menegaskan pada 2022, dalam upaya percepatan penyebaran atau diseminasi komunikasi publik, pihaknya telah merumuskan berbagai langkah dan upaya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah lebih efektif.

"Misal kampanye mengajak masyarakat untuk divaksinasi, teruma lansia dan anak-anak. Ini adalah satu perubahan juga dalam komunikasi publik, dalam arti penekanannya,” ujar Usman. ***BS***

Baca Juga: Jamin Ketersediaan Pangan, Simontok Turun Tangan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya