Pemkab Batanghari Berupaya Tekan Angka Kemiskinan

Kamis, 13 April 2017 17:40 WIB

Bupati Batanghari, Syahirsah SY

MUARABULIAN - Angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari meningkat. Hal ini disebabkan anjloknya harga komoditas karet dan kelapa sawit pada 2016 lalu. Dimana, angka kemiskinan yang ditargetkan 18,12 persen meningkat menjadi 26,64 persen. Hal ini menjadi catatan guna mengendalikan kemiskinan, perlu upaya menyeluruh dan masif untuk terus menekan angka kemiskinan melalui program dan kegiatan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Penyampaian ini dilakukan Bupati Batanghari Syahirsah pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari dan Laporan Keuangan Pemerintah Daera (LKPD) tahun 2016, di gedung DPRD Batanghari.

Dijelaskan Bupati Syahirsah, untuk mempresentasikan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2016, yang merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari periode 2011-2016. “Mengingat penyelenggara Pemda tahun Anggaran 2016 telah berakhir, saya selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2016 kepada DPRD melalui rapat paripurna,” jelasnya.

Secara umum pelaksanaan urusan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh SKPD sebagai penanggung jawab urusan. Dimana capaian fisik yang direalisasi mencapai 95 persen, dan realisasi keuangan mencapai 90 persen. “LKPJ yang saya sampaikan ini, merupakan penjelasan terhadap capaian indikator sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2016,” sebutnya.

Selanjutnya Bupati berharap, dari evaluasi yang dilakukan ini, menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan didalam penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaannya pada tahun mendatang. “Kepada Pimpinan dan aggota Dewan, kami berharap agar informasi dan keterangan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan Evaluasi dan Koreksi serta perbaikan terhadap pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dimasa yang akan datang,” tutupnya. (infojambi.com)

Laporan : Raden Soehoer