Pemkab Tanjab Barat Siapkan Arah Pembangunan 2026

INFOJAMBI.COM — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Pemkab Tanjabbar) menggelar Forum Ekspose dan Analisis Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Suatu Perspektif bersama para profesor Universitas Jambi (UNJA).

Forum ini sebagai langkah strategis memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah dan bukti empiris (evidence based policy). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Bapperida Tanjabbar, Rabu (21/1/2026).

Forum dibuka oleh Bupati Tanjabbar Anwar Sadat, dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala OPD, para camat, dosen dan mahasiswa IAI An-Nadwah Kuala Tungkal.

Sejumlah profesor dan akademisi ekonomi serta pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJA yang tergabung dalam Tim Ekonomi UNJA turut memaparkan hasil kajian mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah.

Bupati Anwar Sadat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pembangunan yang harus berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kebijakan dan program pemerintah harus berbasis ilmu pengetahuan dan kajian akademik. Program tanpa dasar ilmiah dan akademik akan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Forum ini momentum penting merumuskan arah pembangunan Kabupaten Tanjabbar periode 2026–2030, termasuk sebagai referensi dalam penyusunan APBD murni dan APBD perubahan. Masukan dari para profesor diharapkan mampu memperkuat perencanaan anggaran agar lebih tematik, terarah, dan berkelanjutan.

Berbagai isu strategis dibahas, seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta optimalisasi sektor unggulan daerah, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Kabupaten Tanjabbar juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai jalur distribusi hasil bumi ke berbagai wilayah, bahkan hingga pasar internasional.

“Selama ini kita menjadi jalur lintasan hasil bumi dari daerah lain. Ke depan, potensi lahan dan hasil pertanian lokal harus dimaksimalkan agar nilai ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat,” ujar Anwar Sadat.

Forum ini juga menyoroti pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memberikan dampak berantai yang berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap rekomendasi akademisi dapat memperkuat argumentasi dalam pembahasan anggaran bersama DPRD maupun pemerintah pusat.

“Dengan analisis ilmiah dan akademik yang komprehensif, kebijakan dan anggaran yang kita ajukan akan lebih efektif, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Anwar Sadat.

Sementara itu, Prof. Dr. Drs. Zulgani, M.P., mengawali pemaparan dengan menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus tantangan pembangunan yang kompleks.

Prof Zulgani menegaskan, peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada aktivitas akademik di kampus, tetapi harus hadir langsung di daerah untuk membaca persoalan riil dan menawarkan solusi.

Dalam paparannya, Prof. Zulgani mengidentifikasi tiga tantangan utama pembangunan daerah, yakni lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Dari sisi lingkungan, tantangan mencakup deforestasi, pencemaran pesisir, serta peningkatan emisi karbon akibat alih fungsi lahan.

Dari aspek ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi sektor primer dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Sementara di bidang teknologi, masih terdapat kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, dan minimnya nilai tambah produksi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof Zulgani mendorong integrasi tiga pilar pembangunan, yaitu ekonomi hijau, digitalisasi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejumlah program ekonomi hijau diusulkan, mulai dari rehabilitasi mangrove, pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan ekowisata, hingga penguatan bank sampah, dengan dukungan pendanaan dari APBD, APBN, swasta, green bonds, dan CSR.

Prof. Zulgani juga menekankan pentingnya menjadikan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai landasan penyusunan APBD, seraya menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan.

Menurutnya, transformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Johanes Simatupang, S.E., M.Si., menyoroti pentingnya pendekatan mikro dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata mangrove Pangkal Babu.

Menurutnya, Pangkal Babu merupakan contoh konkret potensi wisata berbasis alam yang telah berjalan dan mulai memberikan kontribusi pendapatan daerah, meski masih terbatas.

Johanes menjelaskan, kawasan tersebut menghadapi tantangan serius akibat faktor lingkungan, seperti pasang laut yang merusak infrastruktur titian kayu, sehingga membutuhkan desain pembangunan yang adaptif, termasuk peninggian jalur dan penggunaan material yang lebih tahan.

Pengelolaan kawasan saat ini diarahkan pada tiga zonasi, yakni wisata, konservasi, dan hortikultura, yang diperkuat melalui peraturan desa serta peran aktif komunitas lokal.

Meski demikian, dukungan kebijakan dan anggaran dinilai belum optimal, terutama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon. Ia juga menyoroti rendahnya nilai tambah ekonomi akibat minimnya hilirisasi serta lemahnya efek pengganda ekonomi, karena banyak komoditas lokal masih dijual dalam bentuk mentah.

Prof. Johanes mengingatkan potensi konflik kewenangan antarinstansi, perbedaan data spasial, dan tumpang tindih perizinan yang berpotensi menghambat pembangunan kawasan. Ia mendorong sinkronisasi regulasi, penggunaan data bersama, serta penerapan sistem perizinan terpadu satu pintu.

Sebagai rekomendasi, Tim Ekonomi FEB UNJA menekankan pentingnya perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis isu lokal, penguatan peran komunitas, pendidikan konservasi mangrove, serta pembangunan yang implementatif dan realistis. Perguruan tinggi dan mahasiswa juga diharapkan terlibat langsung dalam aksi nyata, seperti penanaman mangrove berbasis masyarakat. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com