“Kami akan data ulang anggota LAM yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mereka nanti akan dianggarkan melalui APBD Kota Jambi. Negara harus hadir memberi perlindungan. Ini bentuk perhatian dan pengakuan atas peran penting lembaga adat,” ujar Maulana.
Pada kesempatan yang sama diserahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan ketua lembaga adat.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Gelar Rakor dengan Wartawan
Simbolisasi ini menjadi penanda bahwa program perlindungan ketenagakerjaan kini mulai menyasar lapisan masyarakat nonformal, termasuk struktur adat yang selama ini belum sepenuhnya terfasilitasi.
Anggota DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan jaminan sosial bagi tokoh adat dan masyarakat nonformal lainnya harus menjadi prioritas.
Baca Juga: Orang Cerdas Masuk BPJS Ketenagakerjaan
“Mereka mereka memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam menjaga harmoni sosial dan budaya lokal,” kata Gubernur Jambi 2010—2015 itu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menjelaskan bahwa hingga saat ini baru 13 orang dari unsur lembaga adat di Kota Jambi yang menjadi peserta aktif dan membayar iuran secara mandiri.
Baca Juga: VIDEO : BPJS Ketenagakerjaan Rakor dengan Wartawan
Dikatakan, angka tersebut dinilai masih sangat rendah, mengingat jumlah anggota lembaga adat di Kota Jambi mencapai ratusan orang.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
-1.jpg?width=336&height=188)
-1.jpg?width=336&height=188)
