Perkenalkan Bank Jambi Perseroda

AKHIRNYA status PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi kini menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda).

Reporter: NST | Editor: Doddi Irawan
Perkenalkan Bank Jambi Perseroda
Noviardi Ferzi

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

AKHIRNYA status PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi kini menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda). Hal ini menyusul disahkannya dua rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait Bank Jambi, Senin, 24 Oktober 2022.

Kedua ranperda yang disahkan tersebut yakni perubahan status hukum PT BPD Jambi menjadi Perseroda Jambi, dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).

Perubahan status hukum ini dilakukan sebagai amanat undang-undang, bahwa ada perubahan status hukum dari Bank Jambi. Termasuk juga di dalamnya penyertaan tentang modal, aturan dari OJK yang mengharuskan akhir 2024 bank milik daerah minimal modalnya Rp.3 triliun.

Baca Juga: Zola Ingatkan Pengelola Bank Jambi Tidak Cepat Puas

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020, tentang Konsolidasi Bank Umum dan Bank Daerah, pasal 8 menyebutkan, bagi bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum Rp.3 triliun, paling lambat 31 Desember 2024.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengatur kepemilikan modal perseroda berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Modal inti merupakan modal yang berasal dari para pemegang saham bank. Modal ini berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan bank, serta melindungi para pemegang rekening wadiah (titipan) atau qard (pinjaman).  

Komponen modal inti terdiri dari modal setor, cadangan-cadangan, laba tahun berjalan. Dalam rangka pemenuhan modal ini, Bank Jambi per September 2021 sudah menyusun action plan dalam rangka pemenuhan modal inti tersebut dengan proyeksi komposisi masing-masing di 2024 untuk modal setor sebesar Rp.1,7 triliun, dengan komposisi masing-masing untuk modal setor Rp.768 miliar, cadangan Rp.720 miliar, laba tahun berjalan Rp245 miliar.

Perseroda yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur kepemilikan modal perseroda yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Lalu, apa sebenarnya Perseroda ini ?

Perseroda berfokus pada mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah. Perseroda dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus pegawai swasta, sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri, termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

Sedangkan kelemahan Bank Jambi jika berubah jadi perseroda ialah tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perum. Tidak memperoleh fasilitas negara atau daerah, dan dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena aset perseroda terpisah dan karenanya bukan aset daerah.

Merujuk pada keuntungan dan kerugian perseroda, dapat diketahui hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan dari para pihak pemerintah daerah dan DPRD menentukan bentuk hukum Bank Jambi.

Implikasi perubahan bentuk hukum terhadap susunan permodalan berikut sumber-sumbernya; sifat layanan yang dapat diberikan perusahaan daerah tersebut; aset dan pengelolaan serta pemanfaatannya; susunan organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tata cara pengangkatan direksi dan organ lainnya; dan kecenderungan stakeholder terhadap kelangsungan Perusahaan Daerah tersebut. 

Keuntungan utama bentuk hukum perseroda adalah keleluasaan mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia atau pemilihan pegawai yang berkompeten.

Kekurangan terbesar bentuk hukum perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada perusahaan daerah saat ini, adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada perusahaan daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.

Apapun ceritanya, perubahan status badan hukum menjadi perseroda, Bank Jambi tetap milik pemerintah daerah. Dengan status ini Bank Jambi harus siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengembangkan produk layanan. 

Sudah seharusnya program peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, bersinergi dengan program Bank Jambi, bersinergi untuk sama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat Provinsi Jambi. ***

Penulis adalah pengamat ekonomi di Jambi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya