Rizal Ramli : Mahar Jadi Capes itu 1 Triliun. Pendapat Firli Bahuri, Presidential Threshold nol persen Sangat Tepat.

Rizal Ramli memuji pendapat Ketua KPK, Firli Bahuri yang menginkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen

Reporter: MYS | Editor: Mursyid Sonsang
Rizal Ramli : Mahar Jadi Capes itu 1 Triliun. Pendapat Firli Bahuri, Presidential Threshold nol persen Sangat Tepat.
Rizal Ramli dukung pendapat Ketua KPK Firli Bahuri Presidential Threshold nol persen

JAKARTA, INFOJAMBI.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli memuji pendapat Ketua KPK, Firli Bahuri yang menginkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold seharusnya bukan 20 persen, melainkan nol persen.

 "Pidato Ketua KPK Firli yang ingin threshold nol persen itu langkah maju, melampaui pikiran mandeg dan keblinger Hakim-hakim MK. Melampaui pola pikir Ketum-ketum Partai yang hanya fokus jadi 'King Makers' untuk menarik donasi Oligarki tapi tetap mempertahankan demokrasi kriminal" tulis Rizal Ramli di Instagramnya rizalramli.official, Senin (4/7/2022) 

Sebelumnya, Firli berharap agar Presidential Threshold 0 persen. Hal itu dikarenakan banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.

Alasan itu, menjadi faktor utama pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, yakni agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.

“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” kata dia.

Dengan Preshold 0 persen, diharapakan Indonesia bersih dari korupsi. “Sekarang saya mengajak untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) sama dengan Covid-19. Untuk itu mari kita bersama-sama berantas korupsi dengan orkestrasi dipimpin Presiden RI,” katanya.

Menurut Rizal Ramli, melalui usulan Firli Bahuri. Hal itu berkaitan dengan mahar yang harus diserahkan calon kepala daerah terhadap partai pengusung. Akibatnya menyuburkan korupsi

"Mahar yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp30 miliar hingga Rp300 miliar. Bahkan untuk maju sebagai calon presiden harus menyetor lebih dari Rp1 triliun." jelasnya.***

Baca Juga: Zulkifli Hasan Dukung Wacana Penghapusan PT Nol Persen

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait

Berita Lainnya