JAKARTA, INFOJAMBI.COM - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai seharusnya pemerintah memilih opsi pembatasan ketimbang penaikan harga BBM subsidi.
Hal itu disampaikan Trubus menanggapi sejumlah opsi yang disiapkan pemerintah terkait dengan kebijakan BBM bersubsidi.
Baca Juga: Airlangga Hartarto : “Benyamin Biang Kerok” Layak Ditonton
"Kalau saya, pilihan pemerintah pada pembatasan sajakk menaikkan dampaknya ke inflasi. Inflasi kita sudah 4,9 persen sekarang. Ini 4,9 persen karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan ojol berpengaruh (inflasi) naik jadi 4,9 persen. Kalau BBM itu naik bisa jadi 8 persen nanti," kata Trubus, Rabu (24/8/2024).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan segera melaporkan skema alternatif harga bahan bakar minyak (BBM) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Kebijakan Ex-Officio Ditunda Hingga Terbit Payung Hukum
Pertama, pemerintah menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal. Kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hal iru didasari atas sejumlah pertimbangan, terutama soal inflasi. Menurut Trubus, kebijakan pemerintah dalam penaikan tarif ojek daring atau ojol hingga 30 persen pada akhir bulan ini turut menyebabkan kenaikan inflasi. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.
Baca Juga: Pemerintah Harus Antisipasi Efek Domino Perekonomian Sebelum Menaikkan Harga BBM
Alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar diperkirakan habis pada Oktober 2022, sehingga akan membengkak sampai 29 juta kiloliter hingga akhir tahun. Harga BBM bersubsidi berpeluang naik untuk mengantisipasi naikknya anggaran subsidi energi hingga Rp700 triliun dari Rp502 triliun.
Trubus mengungkapkan pemerintah patut menghindari memilih opsi penaikan BBM subsidi. Trubus mengungkapkan kekhawatiran jika pemerintah memilih opsi penaikan BBM subsidi. Hal itu dinilainya bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
"Saya khawatir dampak lanjutannya terjadi public distrust. Situasi sosial-politik jadi kacau. Karena ini ekonomi nanti jadi politik, itu repotnya. Karena ini menjelang 2024, partai-partai akan berlomba untuk mencari massa dengan memanfaatkan kenaikan BBM. Jadi pemerintah harus prudent," ujarnya.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
