“Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Ariansyah.
Ariansyah berharap, melalui rapat koordinasi ini dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda itu, meningkatkan nilai SPBE, transparansi keterbukaan publik dan kehumasan.
Baca Juga: Wagub Sani: Mahasiswa dan Pelajar Aktor Perubahan
Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 2024 diikuti 55 peserta, terdiri dari unsur OPD, kepala dinas kominfo se-Provinsi Jambi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). ***
Baca Juga: Sandiaga Uno Minta Desa Muaro Jambi Pertahankan Kualitas
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
-1.jpg?width=336&height=188)
