DPP KAI Nilai KUHP Perlu Direvisi

DPP KAI Nilai KUHP Perlu Direvisi

Reporter: Rel | Editor: Admin
DPP KAI Nilai KUHP Perlu Direvisi
Presiden KAI, Erman Umar || Foto : Ist

JAKARTA, INFOJAMBI.COM -  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres  Advokat Indonesia ( KAI) dalam catatan akhir tahunnya  menyimpulkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan memang bermasalah, lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan yang berpotensi terjadi kesewenang-wenangan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.

Oleh karena itu KAI menegaskan, jika ternyata nanti  dalam penerapannya   KUHP baru benar-benar banyak terjadi pelanggaran HAM, dan kesewenang-wenangan terhadap kebebasan masyarakat dalam berpendapat, maka KUHP tersebut harus di revisi. 

Baca Juga: Wagub Harap Advokat Bantu Masyarakat Hadapi Masalah Hukum

Demikian siaran pers KAI, Selasa, 27/12, yang ditandatangi oleh Presiden dan Sekjen, masing-masing Erman Umar dan Heytman Jansen. 

Menurut catatan KAI, pengesahkan KUHP pada 6 Desember  telah menjadi salah satu catatan hukum  tahun 2022 yang paling menonjol. Sejak awal KAI memandang disahkannya KUHP itu telah  menuai kontroversi, karena UU tersebut dianggap membelenggu Hak Asasi Manusia, hak-hak masyarakat dalam berpendapat di Negara Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Padahal perjuangan untuk mengganti KUHP peninggalan kolonial  Belanda telah berlangsung hampir 50 tahun. Tentu masyarakat  menanti  dengan harapan KUHP yang dihasilkan oleh bangsa dan pemerintah sendiri akan jauh lebih baik dibanding KUHP produk Penjajah Belanda. Disinilah  KAI menyadari ada dilema antara untuk secepatnya menganti kUHP lama dengan  KUHP Baru yang lebih demokratis.

Baca Juga: KAI Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan Tengku

Bersambung ke halaman berikutnya

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya