DPRD Provinsi Jambi Terkesan Membongkar Kesepakatan dan  Mengaburkan Masalah ?

LANGKAH DPRD Provinsi Jambi yang tiba-tiba memfasilitasi pertemuan dengan PT SAS menimbulkan tanda tanya besar.

Reporter: - | Editor: Admin
DPRD Provinsi Jambi Terkesan Membongkar Kesepakatan dan  Mengaburkan Masalah ?
Noviardi

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi | Pengamat Ekonomi, Sosial dan Politik

LANGKAH DPRD Provinsi Jambi yang tiba-tiba memfasilitasi pertemuan dengan PT SAS menimbulkan tanda tanya besar. Selama ini DPRD cenderung diam, tidak pernah menegaskan sikapnya dalam polemik stockpile yang sudah memantik keresahan masyarakat Kota Jambi. 

Baca Juga: Angkutan Batubara : DPRD dan Pengamat, Minta Pemprov Anggarkan Untuk Jalan Khusus itu, Kalau Tidak Lolo...

Namun, ketika pemerintah provinsi dan wali kota bersama warga sudah menyepakati penghentian aktivitas stockpile, sambil menunggu adu data, DPRD justru muncul dengan agenda baru.

Gerak DPRD ini berpotensi membongkar kesepakatan yang telah dibangun secara formal antara warga, gubernur, dan wali kota. Bagi masyarakat, kesepakatan itu adalah hasil perjuangan panjang. Jika DPRD menghadirkan forum baru, maka jelas ada kesan mencoba mengaburkan substansi persoalan.

Baca Juga: Angkutan Batubara : Polda Jambi Ajak Pemkab Batanghari Hadapi Bersama

Sikap mendadak DPRD memperlihatkan bahwa lembaga tersebut kehilangan pijakan moral di hadapan rakyat. Ketika konflik berlangsung, DPRD nyaris tidak terdengar. Tetapi begitu isu mulai mereda dengan adanya kesepakatan, DPRD muncul dengan inisiatif yang justru berpotensi melemahkan posisi warga.

Dalam logika politik representasi, DPRD mestinya berdiri di garis depan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan membuka ruang kompromi baru yang berisiko merugikan masyarakat. Jika DPRD tidak hati-hati, publik akan menilai lembaga ini hanya menjadi saluran bagi kepentingan korporasi.

Baca Juga: Al Haris Tegaskan Perusahaan Batubara Wajib Patuhi Aturan

Persoalan stockpile PT SAS bukan sekadar konflik lokal, melainkan menyangkut tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kepastian hukum dalam investasi. Karena itu, DPRD tidak menambah kebingungan dengan manuver politik yang tidak jelas arahnya.

DPRD harus belajar menghormati keputusan yang sudah ada. Bila terus memaksakan agenda baru, maka publik akan semakin yakin bahwa lembaga legislatif sedang membongkar konsensus dan menambah luka bagi warga. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya