Kakanwil Kemenhaj Jambi Ingatkan PHD Jangan Sekadar Berhaji, Utamakan Pelayanan Jemaah

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi menggelar seleksi Petugas Haji Daerah.

Reporter: Rel | Editor: Admin
Kakanwil Kemenhaj Jambi Ingatkan PHD Jangan Sekadar Berhaji, Utamakan Pelayanan Jemaah
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi menggelar seleksi Petugas Haji Daerah | foto : rel

INFOJAMBI.COM – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi menggelar seleksi Petugas Haji Daerah (PHD). Pelaksanaannya bekerja sama dengan Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jambi. 

Seleksi dilaksanakan Sabtu, di Asrama Haji Antara Jambi. Dalam seleksi kali ini pihak Kemenhaj memberikan penegasan kuat, bahwa tugas utama seorang PHD adalah murni untuk melayani jemaah, bukan untuk dilayani. 

Baca Juga: Rakor dan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jaminan Sosial bagi Tenaga Keagamaan di Batanghari

Kakanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, kuota PHD untuk Provinsi Jambi tahun ini dibatasi hanya 11 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi lima kuota untuk tingkat provinsi, dan enam kuota untuk tingkat kabupaten/kota. 

“Kami berharap pemerintah daerah terkait benar-benar menganggarkan dana untuk keberangkatan para petugas ini,” kata Wahyudi didampingi Kabag Tata Usaha, Yan Apriadi, dan Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Majdi. 

Baca Juga: Jemaah Haji 2027 Wajib Tahu: Ini 5 Poin Penting Persiapan Menuju Tanah Suci

Hal yang menjadi sorotan dalam rekrutmen kali ini adalah adanya aturan baru dari pusat terkait pembatasan jabatan bagi peserta yang ingin menjadi PHD. 

Wahyudi menegaskan, saat ini batas maksimal bagi pejabat yang ingin mendaftar PHD adalah pejabat eselon IV. 

Baca Juga: Sikapi Situasi Timur Tengah, Jemaah Umrah Jambi Diimbau Tetap Tenang dan Waspada

"Kementerian Haji merubah tidak semua bisa ikut PHD, maksimal kalau dia pejabat adalah pejabat eselon 4. Tujuannya apa? Supaya PHD ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji," tegas Wahyudi. 

Aturan tersebut dievaluasi dari pengalaman penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika rekrutmen PHD dibebaskan untuk pejabat tinggi, justru menimbulkan masalah di lapangan, karena petugas di level kelompok terbang (kloter) merasa segan. 

"Maaf, selama ini dibebaskan sehingga ada wakil bupati, di provinsi lain ada wakil gubernur, di provinsi lain ada wakil ketua DPR. Tidak mungkin ketua kloter bisa menyuruhnya. PHD yang bertugas melayani jemaah, justru terbalik, PHD yang dilayani oleh ketua kloter," ungkapnya. 

Wahyudi menyinggung fenomena adanya oknum PHD yang kerap meminta pulang lebih awal (tanazul) setelah rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selesai. Hal itu menunjukkan oknum tersebut hanya ingin menunaikan ibadah haji semata tanpa niat melayani. 

Namun demikian, Wahyudi sangat mengapresiasi kinerja tim PHD Provinsi Jambi selama dua tahun terakhir yang dinilai telah bekerja dengan luar biasa. 

Para petugas rela menanggalkan status sosial dan jabatannya, memakai seragam petugas, dan melayani para jemaah dengan sepenuh hati. 

Sebagai langkah persiapan akhir, para petugas yang lulus seleksi nantinya diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terpadu di Pondok Gede atau Embarkasi Batam. 

Diklat ini akan menggabungkan PHD dengan ketua kloter dan petugas kesehatan guna membangun semangat kebersamaan dan solidaritas sebelum berangkat ke Tanah Suci. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya