Penulis : Bambang Subagio
Editor : Dora
Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar
INFOJAMBI.COM - Tokoh masyarakat Jambi mengkritik komposisi delapan anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jambi yang hanya berada di empat komisi. Sebanyak enam anggota menumpuk di dua komisi yakni Komisi V dan IX masing-masing tiga legislator.
Adapun delapan legislator Jambi yang tersebar di empat Komisi yakni Sutan Adil Hendra (F-Gerindra); Saniatul Lativa (F-PG); dan Zulfikar Achmad (F-PD) di Komisi IX DPR yang membidani kesehatan, ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM.
Baca Juga: Pencapaian Jambi dalam Ekspor Nasional
Tiga wakil rakyat Jambi lainnya juga menumpuk di Komisi V DPR yakni HM. Bakri (F-PAN); Hasan Basri Agus (F-PD); dan Sofyan Ali (F-PKB). Komisi V mengurusi infrastuktur, perhubungan, PUPR dan BMKG.
Dua anggota DPR lainnya Hasbi Anshory (F-Nasdem) duduk di Komisi XI yang mengurusi anggaran dan Ihsan Yunus berada di Komisi VIII membidangi agama.
Baca Juga: Refleksi HUT ke-72 DPR Taufik Kurniawan : Kritik DPR Secara Konstruktif
"Seharusnya anggota DPR dapil Jambi bagi rata di semua komisi sehingga semua komisi ada perwakilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Jambi di DPR. Tapi sekarang hanya diisi empat komisi, berarti ada tujuh komisi yang tak terisi legislator Jambi. Padahal ada bidang-bidang yang tidak terwakili dari Jambi, " kata Usman di Jakarta, Selasa (19/11/2019)
Mantan anggota DPR tiga periode itu memghimbau kawan anggota DPR RI dapil Jambi, harus ada perwakilan di setiap Komisi dan tidak perlu berebut hingga tiga orang dalam satu Komisi. Karena memiliki nilai perjuangan yang sama.
"Bukan berarti setiap orang dapat jatah atau pembangunan sekian, tidak. Tetap dinilai Jambi itu satu, karena alokasi anggaran pembangunan dibagi dalam 34 provinsi, " kata Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu.
Usman berharap di tahun-tahun mendatang, wakil rakyat Jambi di Senayan menghubungi fraksinya agar ikut memantau dan perhatikan komisi-komisi lain yang belum terwakili oleh anggota DPR dapil Jambi.
"Jadi harus dipikirkan bukan anggotanya, tapi fraksinya dalam pembagian komisi atas usulan anggota, boleh itu. Pertimbangannya menumpuk di satu komisi, sehingga masing-masing fraksi berpikir dan kesimpulan agar masing-masing komisi terisi," katanya.
Menurut Usman, untuk tahun pertama tidak apa-apa. Tapi untuk tahun berikutnya, tidak boleh kita ramai-ramai satu komisi dari dapil yang sama. "Saya berharap ada pemerataan di setiap komisi agar perjuangan kita benar-benar dirasakan rakyat di Jambi," katanya.
Dengan komposisi legislator Jambi sekarang, maka akan ada tujuh Komisi yang tanpa diisi perwakilan Jambi. Yakni Komisi I, II, III, IV, VI, VII, dan X, tanpa satu pun perwakilan dari Jambi. Tak ada lagi yang memperjuangkan bidang pertahanan; Otda; hukum; pertanian/perkebunan/kehutanan/kelautan perikanan; BUMN/perdagangan; migas/ESDM; dan pendidikan/kebudayaan/olahraga; yang akan diperjuangkan legislator Jambi di Senayan.
"Saya harap rakyat tak kecewa dalam hal ini. Bidang lain perdagangan juga harus kita perjuangkan. Jadi jangan sampai komisi yang membidangi hal-hal lain tertinggal," ujarnya.
Meski demikian, Usman mengaku siap memberikan saran dan masukan bagi anggota DPR RI dapil Jambi. Menumpuknya anggota dalam dua komisi mungkin belum disadari. Tapi perjalanan waktu, dia meyakini akan ada perubahan.
"Saya sarankan forum wakil rakyat Jambi di Senayan lebih diaktifkan dan komposisi di komisi lebih merata. Itu aja masukan, " katanya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
