BATANGHARI,INFOJAMBI.COM - DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang LKPD Batanghari anggaran 2021.
"Laporan saran dan pendapat DPRD Kabupaten Batanghari setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021," kata anggota DPRD Batanghari dari Fraksi PAN, Azizah, Selasa (28/6/2022).
Baca Juga: Malam Mati, Siang Nyala
DPRD dapat memahami dan menerima baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari 2021. Angka serapan anggaran pendapatan sebesar 103,26 persen dan serapan anggaran belanja 95.65 persen.
"Realisasi itu merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat," katanya.
Baca Juga: DPRD Batanghari Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2017
Ia mengharapkan saran dan pendapat ini agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Terkait temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP, Azizah mengatakan agar segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi baik dari BPK RI maupun DPRD Batanghari, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: Yunninta Asmara Silaturrahmi Dengan Warga Rambutan Masam
"DPRD memberikan saran agar pemerintah memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Mengenai SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebanyak Rp 99.478.193.610.56, maka DPRD menyarankan pemerintah mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan 2022.
"Pemda diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, BUMD lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh berkembangnya perusahaan daerah,” katanya.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menanggapi saran dan kritik DPRD Kabupaten Batanghari.
"Saya sangat yakin dan percaya saran, masukan dan kritikan ini didasarkan dengan niat dan kemauan bersama bagaimana Kabupaten Batanghari dapat menjadi terdepan di Provinsi Jambi," ujar Bupati.
Ini sebagai dasar untuk mengevaluasi terhadap kinerja OPD, kinerja pejabat yang ada di Batanghari, karena satu diantara aspek kinerja adalah pengelolaan keuangan disamping perjanjian kinerja lainnya. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
