Hebat Nazali Lempo ini, Sosok di Balik Gagasan “Reset” Penegakan Hukum Indonesia..Wong Kincai ini.

Reporter: MF | Editor: Admin

Jumat, 4 September 2026 09:08 WIB

Nazali Lempo

Wacana mengenai Nazali Lempo sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk posisi Jaksa Agung, karena itu, tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian seorang pejabat. Yang lebih penting adalah gagasan dan kapasitas seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa institusi penegakan hukum memasuki fase transformasi yang lebih sistematis.

Namun bagi Nazali Lempo, jabatan tidak seharusnya menjadi tujuan akhir sebuah pengabdian. Siapa pun yang memperoleh kepercayaan negara untuk memimpin institusi penegakan hukum harus memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia tidak hanya membutuhkan penegak hukum yang berani menangani perkara besar. Indonesia membutuhkan sistem yang mampu membuat setiap aparat memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada sorotan publik dan ketika keputusan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan pribadi.

Karena itu, perdebatan mengenai masa depan penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada pertanyaan “Siapa Jaksa Agung berikutnya?”. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah “Sistem penegakan hukum seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?”

Di titik tersebut, gagasan “reset” yang ditawarkan Nazali Lempo memperoleh makna yang lebih luas. Reset bukan sekadar pergantian figur, bukan pula penghapusan sistem yang telah berjalan, melainkan keberanian untuk mengevaluasi fondasi, mempertahankan yang baik, memperbaiki yang lemah, menutup ruang penyimpangan, dan membangun sistem penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan.

Jika gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, transformasi penegakan hukum dapat bergerak dari sekadar wacana menuju agenda pembenahan institusi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya bukan siapa yang paling kuat dalam sebuah jabatan, melainkan seberapa kuat sistem memastikan hukum bekerja secara adil bagi seluruh masyarakat.****