Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
TULISAN tentang Raja Jambi dalam lintasan global yang mengaitkannya dengan catatan Arab, China, India, Portugis, Inggris, dan Belanda perlu dibaca secara kritis dalam kerangka historiografi Asia Tenggara. Sejumlah sejarawan menegaskan bahwa sumber‑sumber asing pra‑modern umumnya lebih menekankan aspek perdagangan maritim dan jaringan pelayaran dibandingkan dokumentasi rinci mengenai struktur politik lokal (Hall, 1985; Reid, 1988).
Baca Juga: Digitalisasi Tanpa Akar, Kritik pada Gubernur Al Haris Justru Menyelamatkan Jambi
Dalam konteks ini, penyebutan wilayah di Sumatra bagian timur dalam catatan asing tidak serta‑merta dapat dimaknai sebagai pengakuan atas eksistensi kerajaan Jambi yang stabil dan berdaulat secara berkelanjutan. Catatan Arab mengenai Nusantara, misalnya, lebih bersifat deskriptif‑geografis dan ekonomis, dengan fokus pada pelabuhan, jalur niaga, serta komoditas perdagangan, tanpa uraian eksplisit tentang raja‑raja lokal Jambi beserta sistem kekuasaannya (Wolters, 1967; Lombard, 2005). Oleh karena itu, klaim bahwa sumber Arab mencatat Raja Jambi secara jelas lebih mencerminkan tafsir modern ketimbang bukti tekstual sezaman yang dapat diverifikasi secara filologis.
Sumber‑sumber China memang menyebut adanya hubungan dengan wilayah yang oleh sebagian sejarawan diidentifikasi sebagai Jambi, terutama melalui pengiriman utusan dan relasi dagang. Namun, dalam tradisi historiografi China, relasi tersebut dicatat dalam kerangka tributari dan diplomatik simbolik, bukan sebagai dokumentasi politik internal kerajaan‑kerajaan Asia Tenggara (Hall, 1985; Andaya & Andaya, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa catatan China tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal untuk menegaskan kontinuitas dan kekuatan politik Raja Jambi sepanjang masa.
Baca Juga: Gentala Arasi Hanya Seremonial, Transformasi Digital Jambi Masih Jauh Panggang dari Api
Klaim keterkaitan langsung dengan India kuno juga menghadapi problem serupa. Hingga kini, tidak ditemukan prasasti atau teks India yang secara eksplisit menyebut Jambi atau raja‑rajanya sebagai entitas politik yang berdiri sendiri. Pengaruh India di wilayah ini lebih terlihat dalam aspek budaya dan keagamaan, bukan dalam dokumentasi politik formal (Wolters, 1967; Lombard, 2005).
Sementara itu, arsip Portugis, Inggris, dan terutama Belanda memang menyediakan data yang lebih rinci, tetapi harus dibaca dalam konteks kepentingan kolonial. Catatan Eropa tentang Jambi pada umumnya berfokus pada perdagangan lada, konflik dagang, dan perjanjian ekonomi dengan penguasa lokal, bukan pada penulisan sejarah politik Jambi secara netral dan komprehensif (Pires, 1944; Kathirithamby‑Wells, 1977; Andaya, 2008). Dengan demikian, penyebutan raja atau sultan Jambi dalam arsip kolonial tidak otomatis mencerminkan legitimasi politik yang mapan.
Baca Juga: Tambang Batu Bara: Segelintir Menikmati, Ratusan Ribu Warga Jambi Menanggung Derita
Sejumlah kajian historiografi lokal menunjukkan bahwa kisah asal‑usul asing dalam tradisi Melayu kerap berfungsi sebagai mitos legitimasi untuk memperkuat otoritas politik lokal, bukan sebagai fakta sejarah yang didukung bukti primer sezaman (Yusra, 2020; Swastiwi, 2019).
Narasi tentang Datuk Paduka Berhala yang kerap diposisikan sebagai Raja Jambi perlu diluruskan secara historiografis. Hingga kini, tidak terdapat bukti primer sezaman—baik berupa prasasti, kronik asing, maupun arsip administratif—yang menunjukkan bahwa Datuk Paduka Berhala memerintah Jambi sebagai raja dengan struktur kekuasaan politik yang jelas (Sumatra Feet, 2012; Nasution, 2015).
Figur ini lebih banyak muncul dalam tradisi lisan, hikayat, dan silsilah bangsawan yang disusun jauh setelah periode yang dikisahkan, sehingga kuat mengandung unsur simbolik dan legitimatif (Nasution, 2015; Swastiwi, 2019).Dalam konteks tradisi Melayu, kisah asal-usul asing yang dilekatkan pada Datuk Paduka Berhala berfungsi sebagai mitos legitimasi untuk memperkuat prestise dan otoritas elite lokal, bukan sebagai dokumentasi sejarah politik formal (Swastiwi, 2019; Hooykaas, 1951).
Dalam logika historiografi Melayu, tokoh‑tokoh pendiri atau nenek moyang kerap diposisikan sebagai tokoh asing (Arab, India, atau lainnya) untuk memperkuat kredibilitas keturunan dan otoritas kerajaan, bukan karena bukti historis yang kuat (Andaya & Andaya, 2001; Reid, 1988).Oleh karena itu, Datuk Paduka Berhala lebih tepat dipahami sebagai tokoh genealogis dan kultural dalam narasi asal-usul masyarakat Jambi, bukan sebagai Raja Jambi dalam pengertian historis dan administratif (Sumatra Feet, 2012; Nasution, 2015). Pemahaman ini sejalan dengan pendekatan historiografis yang kritis, yang membedakan antara tradisi lokal sebagai konstruksi identitas dan legitimasi dengan data historis yang dapat diverifikasi secara independen (Miller, 2004; Andaya & Andaya, 2001).
Pada akhirnya, keterlibatan Jambi dalam jaringan perdagangan global tidak dapat disangkal, tetapi penarikan kesimpulan mengenai kebesaran politik Raja Jambi berdasarkan sumber‑sumber asing yang fragmentaris berpotensi keliru secara akademik dan historis yang hanya melahirkan diatorsi sejarah.
Dalam hal ini Reid, 1988; Andaya & Andaya, 2001 menuliskan sejarah Jambi justru menuntut pembacaan kritis yang memisahkan antara data perdagangan, tafsir historiografis, dan konstruksi mitologis dalam tradisi lokal. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
