Jokowi Ulangi Pola Lama, Drama Ijazah Jatuh di Persidangan, Strategi Cari Simpatik.. Di Tengah Rencana Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Gate ..?

Jika pada 2014 lalu branding kesederhanaan dibangun lewat baliho raksasa baju putih di setiap perempatan jalan, kini branding itu dibangun lewat drama pengadilan.

Mulai dari sepatu murah di bawah Rp 200 ribu yang sengaja diekspos media, hingga kini adegan memungut ijazah yang jatuh. Narasinya sama: Saya orang kecil yang terus diserang.

Pengamat media sosial, Drone Emprit Ismail Fahmi mencatat, lonjakan tagar terkait foto tersebut naik 400% dalam 2 jam pertama, didominasi akun-akun yang terafiliasi dengan PSI dan jaringan relawan Jokowi.

Pertanyaannya kini: Apakah masyarakat Indonesia masih bisa ditipu dengan pola yang sama untuk kedua atau ketiga kalinya?

Setelah 10 tahun berkuasa, publik dinilai sudah jauh lebih melek politik. Pola pencitraan sederhana yang dulu efektif di 2014, belum tentu akan mempan di 2026 ketika tuntutan publik adalah pembuktian hukum, bukan drama air mata.

Asal tahu saja, beberapa kejahatan Rezim Jokowi.

Politik Dinasti dan Perusakan Konstitusi

Ini adalah puncak kejahatan politik. Untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai Anwar Usman yang tak lain adalah paman Gibran, mengubah syarat usia capres-cawapres melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang oleh MKMK sendiri dinyatakan melanggar etik berat. Dari situ jalan dinasti terbuka.

Anak sulung jadi Wapres, menantu Bobby Nasution dimuluskan dari Walikota Medan langsung menjadi Gubernur Sumatera Utara 2024 dengan dukungan penuh parpol penguasa dan pengerahan aparat parcok. Kaesang Pangarep yang belum genap 2 hari jadi anggota partai langsung jadi Ketua Umum PSI.

Perludem mencatat, ini adalah pelemahan demokrasi terparah sejak Reformasi dengan skor demokrasi Indonesia turun dari 6,48 di 2014 menjadi 6,03 di 2023 menurut EIU.

Tragedi KM 50 - Pembantaian 6 Laskar FPI

7 Desember 2020, 6 anggota laskar FPI ditembak mati di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 oleh polisi. Versi polisi sempat berubah-ubah, dari baku tembak menjadi pelanggaran prosedur. Komnas HAM dalam laporannya menemukan adanya unlawful killing. Hingga kini tidak ada petinggi yang bertanggung jawab, pelaku di lapangan hanya divonis ringan. Ini adalah pelanggaran HAM berat yang sangat kejam.

Kasus Rempang Eco-City

September 2023, ribuan warga Melayu Rempang, Batam, digusur paksa untuk proyek Rempang Eco-City yang dikaitkan dengan investor China, Xinyi Glass. Warga yang sudah tinggal puluhan tahun di sana selama 183 tahun sejak 1834 dianggap liar. Aparat gabungan TNI-Polri menyerbu dengan gas air mata ke sekolah dan kampung. 43 warga ditangkap. Proyek ini masuk PSN secara tiba-tiba.

Kebohongan IKN dan Kereta Cepat

Jokowi berulang kali mengatakan IKN tidak akan membebani APBN. Faktanya data Kemenkeu 2024 menunjukkan alokasi APBN untuk IKN sudah tembus Rp 72,3 Triliun dan terus membengkak hingga 2025. Investor asing yang dijanjikan nol besar.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) awalnya dijanjikan tidak pakai APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Janji itu dilanggar. Proyek bengkak dari Rp 86 Triliun menjadi Rp 120,2 Triliun. Akhirnya APBN harus menalangi lewat PMN Rp 3,2 Triliun ke KAI pada 2021 dan utang 40 tahun ke China.( TIM/ AI)