Wagub berharap kedua RUU tersebut menjadi UU, selain RUU lainnya dalam Prolegnas. Untuk itu, ujar Wagub, Pemerintah Provinsi Jambi beserta pihak-pihak terkait akan menyampaikan masukan-masukan terkait kedua RUU dimaksud.
Pimpinan Rombongan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Subagyo menyatakan, dengan sosialisasi yang dilakukan Baleg diharapkan terjalin komunikasi dengan daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan RUU yang akan dibahas supaya menjadi UU.
Firman mengatakan, RUU Perkepalasawitan sangat penting karena kelapa sawit merupakan salah satu potensi besar penerimaan negara di luar migas, namun belum ada UU yang mengaturnya dengan baik, dari hulu sampai hilir.
Dalam tahun 2017 terdapat 49 RUU Program Legislasi Nasional. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang berkaitan dalam RUU Perkelapasawitan.
Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Asisten Bidang Pemerintaahan Asnawi AB dan Plt Kepala Biro Pemerintahan Yazirman, Wakil Ketua LAM Provinsi Jambi, perwakilan dari Askindo (Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia) Provinsi Jambi, perwakilan perusahaan pertambangan, dan undangan lainnya.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
-1.jpg?width=336&height=188)
