INFOJAMBI.COM — Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat 20 Februari 2026.
Pertemuan berlangsung dengan agenda membahas pengawasan BUMD, tata ruang, serta penanganan konflik agraria.
Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar
Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf, dihadiri anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti. Kehadiran mereka disambut Gubernur Jambi Al Haris, jajaran Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai momentum ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.
Baca Juga: Refleksi HUT ke-72 DPR Taufik Kurniawan : Kritik DPR Secara Konstruktif
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD. Regulasi ini diharapkan memperkuat manajerial dan tata kelola BUMD agar lebih profesional.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan kinerja berbasis hasil dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, peran bank daerah juga disoroti sebagai pendukung pembiayaan UMKM.
Baca Juga: Lukman Edy : Jangan Cawe-cawe Urusan Keraton Jogya
Dede mengingatkan agar pengelolaan BUMD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. BUMD tidak boleh terpengaruh kepentingan non profesional yang dapat mengganggu kinerja.
Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat. Sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik, sementara sisanya masih menghadapi tantangan besar.
Bupati Bambang Bayu Suseno berharap kunjungan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan. Ia menekankan perlunya dorongan peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan PAD.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU BUMD memuat ketentuan mandatori terkait permodalan dan keberpihakan kepada BUMD.
Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah. Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar aspirasi masyarakat Muaro Jambi dapat menjadi prioritas dalam pembahasan program dan penganggaran di tingkat nasional,” kata BBS. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
